Djawanews.com – Banyak pihak yang mengkhawatirkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan bakal menghabiskan dana Rp466 triliun mangkrak di tengah jalan. Seperti diketahui proyek tersebut akan memasuki tahap pembangunan.
Salah satunya yakni Ekonom Senior Faisal Basri. Menurutnya, Indonesia masih dalam keadaan darurat dimana pemerintah harusnya fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Kas negara tidak cukup mendanai pembangunan IKN.
"Kita dalam 5 tahun ke depan nggak ada uang untuk IKN. IKN jangan diutak atik, selesaikan dulu keadaan darurat. Keadaan darurat kita ya Covid ini. Ini yang penting menurut saya. 5 tahun kita harus fokus pada pemulihan," ujarnya akhir pekan lalu.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berjalan sesuai rencana. Segala kebutuhan kini disiapkan agar pembangunan berlanjut dan tidak terjadinya mangkrak.
"Tidak akan mangkrak," kata Suharso kepada wartawan di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu 26 Januari.
Keberadaan UU IKN yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi alasan di balik optimisme tersebut.
"Ini adalah bagian dari kepastian bagaimana dalam hal ini dengan peraturan perundang-undangan dan business opportunity," ujar Ia pun memastikan kalau pemindahan IKN akan melibatkan para investor. Tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri.
Proyek IKN Nusantara ini akan memakan dana yang sangat besar, namun akan berjalan dalam 20-25 tahun ke depan. Infrastruktur dasar akan dibangun menggunakan kas negara, namun porsi lebih besar akan diberikan kepada swasta.
Sederet investor pun sudah menunjukkan ketertarikan kepada IKN. Baik dari Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat (AS) hingga Singapura.
"Pasti mereka masuk di tempat-tempat yang menjanjikan tingkat produktivitas yang tinggi. Karena kan kita membuat klaster-klaster di sana kan, bukan hanya residensial, bukan hanya di perkantoran, tapi ada juga di daerah komersial, bisa juga di industri," kata Suharso.
"Ini ibarat kita membuka sebuah kawasan yang baru dengan insentif yang luas," lanjutnya.
