Djawanews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di 2021 atas penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.227,5 triliun atau 103,9 persen di atas target.
“Jadi ini adalah suatu pencapaian pada saat tantangan dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kita semua itu sangat nyata. Jadi saya sangat menghargai dan berterima kasih atas prestasi tersebut,” kata Sri Mulyanidalam arahannya pada Rapat Pimpinan Nasional DJP secara daring, dikutip dari Liputan6, Kamis, 27 Januari.
Sri Mulyani berharap prestasi 2021 bisa berlanjut di tahun berikutnya. DJP diminta untuk mempelajari dan mengantisipasi pergerakan harga komoditas yang berpengaruh positif secara langsung terhadap penerimaan pajak 2021.
Disamping itu, DJP juga harus bisa melihat laju sisi makro ekonomi dengan kacamata yang berbeda.
“Bekerja teliti dan antisipatif. Lihat semua kemungkinan dan perkembangan harga komoditas, pergerakan nilai tukar, suku bunga, inflasi, pertumbuhan sektoral supaya kita bisa melakukan perencanaan yang matang dan makin baik. Supaya juga mengantisipasi dari sisi compliance atau kepatuhan yang baik,” tandas Sri Mulyani.
UU HPP
Untuk mendukung penerimaan pajak tahun 2022, Menkeu berpesan untuk memperkuat internal bisnis model dan manajemen organisasi dan sumber daya manusia di DJP.
Pelaksanaan kinerja penerimaan pajak tahun 2022 akan didukung pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan kenaikan seksi pengawasan pada KPP Madya.
Menkeu yakin, penerapan UU HPP akan memberikan potensi penerimaan dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela serta penyesuaian tarif PPh dan PPN. Sedangkan pembangunan KPP Madya dalam peningkatan jumlah pengawasan dari 3 seksi menjadi 6 seksi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Sri Mulyani berpesan agar DJP mendesain dan menjalankan sistem pengendalian internal yang kuat agar bisa mengukir prestasi secara konsisten dan baik.
“Jaga organisasi, jaga unit Anda, jaga anak buah Anda, dan yang paling penting jaga diri Anda untuk tidak terkontaminasi dan terkompromikan dari sisi integritas dan profesionalitas” ujar Menkeu.
Baca berita terkait pajak. Simak warta terbaru lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
