Djawanews.com – Aksi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mengungkapkan ‘penjahat jadi pejabat’ ramai di berbagai platform media sosial. Dalam ungkapan tersebut, Kontras menilai upaya memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) makin terkikis di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.
Koordinator KontraS Fatiya Maulidiyanti menilai kondisi setahun terakhir justru memperlihatkan situasi HAM di Indonesia yang semakin terpuruk dan tidak sesuai dengan janji-janji Presiden Jokowi tentang penegakan HAM.
“HAM dikikis habis, di mana kami lihat kondisi setahun terakhir, bentuk pelanggaran HAM justru semakin berulang dan marak tindakan represif pada warga negara,” kata Fatiya dalam diskusi daring Hari HAM 2021 pada Jumat, 10 Desember.
KontraS mencatat beberapa tindakan represif hingga penekanan ruang berpendapat terus berulang sejak Desember 2020-November 2021. Beberapa pola yang terus terjadi di antaranya di sektor sipil dan politik seperti doxing, peretasan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyiksaan.
Berdasarkan catatan yang sama, terdapat 150 peristiwa pembatasan kebebasan sipil di mana aktor utama adalah polisi. Dari peristiwa itu sebanyak 500 orang ditangkap. Isu yang paling mencuat dalam konteks kebebasan berekspresi adalah isu terkait Papua, PPKM, isu lingkungan dan iklim, serta tingkah pejabat. Itulah mengapa Kontras menyuarakan ungkapan penjahat jadi penjabat di era Jokowi.
Ungkapan Penjahat Jadi Pejabat Ramai, Jokowi Tak Beri Kelonggaran HAM Untuk Rakyat Mengkritik Pemerintah
Sementara terkait serangan siber kepada masyarakat sipil ditemukan 24 peristiwa dengan isu terbanyak mengenai korupsi. Serangan siber yang dimaksud seperti doxing, peretasan, kriminalisasi dengan UU ITE.
“Kondisi ini membuat publik menjadi enggan menyampaikan kritik karena ruang di dunia nyata sudah mendapat ancaman dari aparat, tapi di medsos juga muncul ancaman beragam,” kata Koordinator Kontras, Rivanlee Anandar.
Selain itu, KontraS juga menilai pelanggaran HAM di sektor lingkungan pada periode kedua Jokowi belum menunjukkan ada perbaikan. Menurut Rivanlee, justru di sektor lingkungan pelanggaran HAM makin marak terjadi.
Pasalnya Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai daerah namun tidak dibarengi dengan upaya melestarikan lingkungan. Dampaknya, pembangunan berjalan seiringan dengan kerusakan lingkungan. Selain itu, berbagai kasus pejahat menjadi pejabat juga marak. Pasalnya, hampir dapat kita temui di berbagai sudut aktor politisi dan pejabat terlibat dengan kasus korupsi.
Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
