Djawanews.com – Menyebar kabar Marsekal Hadi Tjahjanto akan masuk jajaran menteri kabinet Jokowi-Maruf. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Ya kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kami di DPR tidak akan ikut campur. Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu diserahkan kepada hak prerogatif presiden," kata Dasco, mengutip Suara.com, Rabu, 10 November.
Kurang lebih sama dengan Dasco, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan mengatakan semua itu kembali ke presiden, tidak mencampuri dan enggan mengusulkan. Namun menurut Syarief sebagai mantan Panglima TNI, Hadi memiliki kemampuan.
"Saya pikir mungkin baik saja, tergantung presiden, hak prerogatif presiden karena dengan pengalaman beliau sebagai panglima memiliki ekpansif tersendiri. Jadi saya pikir tergantung presiden, saya sih lihat kemampuan dan kompetensinya bagus," kata Syarief.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya terkait isu pengangkatan Hadi, mengatakan itu hak presiden, namun mengingatkan agar perombakan dilakukan sesuai dengan porsinya.
"Ya gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri, bukan persoalan utak-atik atau persoalan akomodatif. Tentu harus kami lihat bagaimana keputusan presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 November.
