Djawanews.com – Pengamat kebijakan publik, Asep Warlan Yusuf menilai jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian digantikan Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menuai polemik. Akan timbul pertanyaan dari partai koalisi, kenapa PDIP yang menggantikan jabatan Mendagri.
Menurut Asep, hal itu akan membuat partai koalisi pemerintah lainnya saling berebut. Sebab partai lainnya pun dinilai memiliki hak yang sama dengan PDIP untuk menempati posisi tersebut.
"Ini menjadi ajang rebutan. Tapi ketika Presiden menyatakan jabatan Mendagri tidak jadi rebutan dan tidak dipolitisisasi akan lebih aman. Mestinya harus menyatakan itu. Jadi jangan sampai jadi rebutan para pimpinan elite politik yang berkoalisi," papar Asep, Selasa, 7 Desember.
"Misalkan, saat PAN bergabung dengan pemerintah, jangan-jangan juga meminta posisi menteri. Walaupun itu agak jauh dari PAN karena belum pernah mempunyai jasa untuk pemenangan Presiden," lanjut Guru besar Universitas Parahyangan (Unpar) itu.
Meski demikian, dalam kondisi saat ini, jabatan Mendagri dinilai paling strategis dijabat kader PDIP. Sebelumnya, Tjahjo Kumolo yang merupakan kader PDIP yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) meninggalkan kursi Mendagri lalu digantikan dengan Tito.
Namun Asep tetap menekankan jika PDIP tetap ngotot menggantikan Tito dengan Risma maka akan menimbulkan kecemburuan partai-partai koalisi. Hal tersebut tidak akan bagus bagi Presiden Joko Widodo.
"Tapi kalau orang-orang netral yang mengisi jabatan Mendagri akan lebih aman bagi Presiden. Tidak menjadi kecemburuan partai-partai koalisi, karena posisi Mendagri sangat strategis seperti kependudukan maupun KPU. Kalau nanti memang jabatan Mendagri diisi dari PDIP akan jadi bahan gunjingan elite-elite partai," pungkasnya.
