Djawanews logo
×
  • Masuk
  • Berita Hari Ini
  • Bisnis
    • Entrepreneur
    • Market
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Infotainment
    • Inspirasi
    • Kesehatan
    • Relationship
  • Otomotif
  • Sepak Bola
  • Sport
  • Teknologi
  • Travel
  • Serba-serbi
  • Kriminal
  1. Home
  2. Berita Hari Ini
Geger: TNI Kebal Hukum, KontraS Minta Jenderal Andika Cabut ST Panglima
Surat Telegram (ST) Panglima nomor: ST/1221/2021 bikin TNI kebal hukum. (pikiran-rakyat.com)

Geger: TNI Kebal Hukum, KontraS Minta Jenderal Andika Cabut ST Panglima

Fajar Kurniawan
Fajar Kurniawan 24 November 2021 at 03:36pm

Djawanews.com – Para politisi dan masyarakat tengah geger perkara TNI kebal hukum dengan adanya Surat Telegram (ST) Panglima nomor: ST/1221/2021. Surat tersebut dikeluarkan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto jelang akhir masa jabatannya, 5 November 2021.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) segera merespon dengan mendesak Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa untuk mencabut Surat Telegram itu.

Pada ST itu berisi poin-poin aturan untuk prajurit TNI dalam menghadapi permasalahan hukum. Mulai dari pemeriksaan harus dengan izin komando sampai prosesnya hukumnya harus dilakukan di satuan terkait.

Wakil Koordinator II KontraS, Rivanlee Anandar menilai poin-poin dalam ST tersebut bisa menambah impunitas atau TNI kebal hukum.

“Dengan aturan tersebut, impunitas di tubuh TNI yang selama ini terjadi akan terus tumbuh. Maka sudah seharusnya dicabut demi penegakan hukum yang adil,” kata Rivan pada Rabu, 24 November.

Rivan menjelaskan, pada poin pertama telegram itu disebutkan bahwa pemberian keterangan terkait peristiwa hukum prajurit TNI harus melalui komandan/kepala satuan. Menurutnya, poin itu bermasalah karena TNI kebal hukum dan semakin terkomando untuk bisa melakukan apa saja.

“Dengan aturan pemanggilan tentara harus mengetahui pimpinan satuan, semakin memberatkan mekanisme penegakan hukum,” ujar Rivan.

Selain itu, Rivan juga menilai poin ketiga ST tersebut bermasalah. Pada poin ketiga dikatakan bahwa prajurit yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dan harus didampingi oleh perwira hukum.

ST Panglima Jelas Bikin TNI Kebal Hukum dan Dapat Impunitas Paling Ampuh

Rivan menjelaskan dengan ketentuan itu maka, pelanggaran yang dilakukan oleh TNI diproses dengan mekanisme internal militer. Padahal, mekanisme tersebut terbukti melahirkan impunitas.

Ia mencontohkan, pada kasus Jusni yang tewas dikeroyok 11 prajurit TNI pada 2020 lalu. Ia berkata, ke-11 prajurit itu dijatuhi vonis hukuman 1-2 tahun penjara lewat pengadilan militer.

Rivan mengatakan, dari kasus itu, pihaknya menilai, proses hukum itu tidak dapat membongkar fakta yang sebenarnya karena dilakukan lewat proses hukum internal. Padahal, kasus itu melibatkan warga sipil. Akhirnya, hukuman diberikan pun bisa jadi tak setimpal.

Baca Juga:
  • TNI Kerahkan 34 Personel Bantu Evakuasi WNI dari Iran dan Israel
  • Menko Yusril Sebut Perpres Perlindungan Jaksa Tak Bertentangan dengan UU TNI
  • Prabowo Terbitkan Perpres Libatkan TNI dan Polri Lindungi Jaksa

Selain itu, persidangan itu juga justru tidak mampu menyeret pertanggungjawaban komando dari atasan. Ia menilai, bakal ada kesan saling melindungi antara atasan dan prajurit.

“Karena selama ini proses pelanggaran oleh TNI dilakukan melalui mekanisme internal militer, dengan aturan tersebut akan melahirkan impunitas di tubuh TNI yang pada akhirnya bisa berpotensi TNI menjadi kebal pidana,” kata dia.

“Dan dapat melakukan tindakan apa saja karena ada upaya “perlindungan” dari atasan yang mana sejauh ini lazim terjadi sebelum adanya aturan tersebut,” lanjutnya.

Sebelumnya, termaktub setidaknya empat poin penegasan Panglima terkait dengan proses hukum tersebut. ST itu juga dikeluarkan karena adanya pemanggilan prajurit TNI oleh pihak kepolisian yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

“Adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis Panglima Hadi.

Total terdapat 14 pejabat di institusi militer yang diberikan telegram itu. 14 pejabat itu adalah KSAD, KSAL, KSAU, Kasum TNI, Irjen TNI, para Pangkobagwilhan, Dansesko TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, Para Asisten Panglima TNI, Para DAN/Kabalakpus Mabes TNI dan terakhir Dandenma Mabes TNI.

Dengan isi dari ST Panglima nomor: ST/1221/2021 memang terbukti dapat membuat TNI kebal hukum dan mendapatkan impunitas dari atasannya. Hal tersebut merupakan pelanggaran besar, maka keadilan akan susah ditegakkan pada tubuh TNI nantinya.

Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews  dan akun Instagram Djawanews.

Bagikan:
#TNI Kebal Hukum#Andika Perkasa#Marsekal Hadi Tjahjanto#panglima tni#Kepolisian#TNI#kontras#Rivanlee Anandar

Berita Terkait

    2.269 Personel Gabungan Siap Kawal Pelaksanaan PSU di Papua
    Berita Hari Ini

    2.269 Personel Gabungan Siap Kawal Pelaksanaan PSU di Papua

    Djawanews.com – Sebanyak 2.269 personel gabungan TNI-Polri dan linmas telah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua. Personel ini akan disebar di tempat pemungutan suara ( ....
    MS Hadi
    MS Hadi
  • Polisi Ungkap Temukan 3 Video Asusila Diduga Lisa Mariana Tersebar di Internet
    Berita Hari Ini

    Polisi Ungkap Temukan 3 Video Asusila Diduga Lisa Mariana Tersebar di Internet

    MS Hadi 11 Jul 2025 11:32
  • Kuasa Hukum Sebut Hasto Jadi Tumbal Kegagalan KPK Tangkap Harun Masiku
    Berita Hari Ini

    Kuasa Hukum Sebut Hasto Jadi Tumbal Kegagalan KPK Tangkap Harun Masiku

    MS Hadi 11 Jul 2025 10:16
  • Pemeriksaan Selesai, Khofifah Dicecar KPK soal Penggunaan APBD untuk Dana Hibah Pemprov Jatim
    Berita Hari Ini

    Pemeriksaan Selesai, Khofifah Dicecar KPK soal Penggunaan APBD untuk Dana Hibah Pemprov Jatim

    Djawanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019-2022. ....
    MS Hadi
    MS Hadi
  • Di Beijing, Megawati Sebut Semangat Dasa Sila Bandung Belum Tuntas, Palestina Masih Menderita
    Berita Hari Ini

    Di Beijing, Megawati Sebut Semangat Dasa Sila Bandung Belum Tuntas, Palestina Masih Menderita

    MS Hadi 11 Jul 2025 07:13
  • Tanggapan Fadli Zon soal Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
    Berita Hari Ini

    Tanggapan Fadli Zon soal Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah

    MS Hadi 10 Jul 2025 20:37

Anda Harus Tahu

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?
Kesehatan

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda
Lifestyle

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar
Lifestyle

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android
Teknologi

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!
Lifestyle

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan
Kesehatan

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan

Populer

BPBD: Banjir 2 RT di Penjaringan Jakut Akibat Curah Hujan Tinggi dan Rob
Berita Hari Ini

1

BPBD: Banjir 2 RT di Penjaringan Jakut Akibat Curah Hujan Tinggi dan Rob

AS Resmi Kenakan Tarif Impor 32 Persen untuk Produk Indonesia, Berlaku Mulai 1 Agustus 2025
Berita Hari Ini

2

AS Resmi Kenakan Tarif Impor 32 Persen untuk Produk Indonesia, Berlaku Mulai 1 Agustus 2025

Setelah KTT BRICS, Presiden Prabowo Bertolak ke Brasilia untuk Kunjungan Kenegaraan
Berita Hari Ini

3

Setelah KTT BRICS, Presiden Prabowo Bertolak ke Brasilia untuk Kunjungan Kenegaraan

DPR Tunggu Sikap Ketum Parpol terkait Putusan MK soal Pemilu Terpisah
Berita Hari Ini

4

DPR Tunggu Sikap Ketum Parpol terkait Putusan MK soal Pemilu Terpisah

Pramono soal Golf Tak Kena Pajak Hiburan: Sudah Dikenakan PPN
Berita Hari Ini

5

Pramono soal Golf Tak Kena Pajak Hiburan: Sudah Dikenakan PPN

Pilihan Editor

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien
Berita Hari Ini

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya
Berita Hari Ini

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said
Berita Hari Ini

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD
Berita Hari Ini

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa
Berita Hari Ini

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa
Berita Hari Ini

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Follow Google News Kami: Djawanews logo
Djawanews logo
Tentang Kami Kontak Kami Privacy Policy Redaksi Pedoman Media Siber Karir
fb
tw
ig
© Copyright 2025 Djawanews Media Utama
arrow-up