Djawanews.com – Pembiayaan anggaran negara melalui utang turun 66,1 persen sepanjang Januari-Februari 2021. Angka itu turun drastis dari Rp273,8 triliun menjadi Rp92,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin, 28 Maret.
"Jumlah pembiayaan utang kita merosot sangat tajam. Artinya, realisasi pembiayaan penerbitan utang kita turun hingga 66 persen dari tahun lalu," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani membeberkan hingga Februari realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerbitan utang tersebut mencapai 9,5 persen dari target yang sebesar Rp973,6 triliun.
Adapun penerbitan utang itu, yakni Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Februari 2022 tercatat Rp67,7 triliun atau 6,8 persen dari target Rp991,3 triliun. Angka itu turun 75,1 persen dari Rp 271,4 triliun pada Februari 2021.
Sri Mulyani menyebut penyusutan pembiayaan APBN melalui penerbitan utang berdampak positif terhadap posisi imbal hasil atau yield SBN di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
"Ini hal yang bagus karena sekarang risiko bergeser kepada sektor keuangan, dengan adanya Fed fund rate yang meningkat, inflasi tinggi, suku bunga akan naik, dan ini akan mempengaruhi yield, tentu SBN harus kita jaga. Penerbitan yang menurun, kita bisa menghindari sebagian dari risiko," katanya.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membeberkan penyesuaian strategi utang dilakukan mulai akhir Februari 2022. Langkah yang ditempuh pemerintah di antaranya penyesuaian jumlah penerbitan, tenor yang diterbitkan, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.
Pada saat yang sama, pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia dalam skema burden sharing untuk membiayai APBN.
BI tercatat telah membeli surat utang senilai Rp8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp 6,06 triliun dan SBSN Rp 2,70 triliun.
"SKB III BI akan dilakukan pada semester kedua (2022) sehingga memberikan penopang bagi kita untuk menghadapi situasi, volatilitas, dan risiko yang meningkat dari pasar obligasi dan kenaikan suku bunga yang meningkat dari tren global," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan porsi penarikan utang sepanjang 2022 akan terus dijaga mengingat keberadaan tekanan global yang berpotensi berdampak terhadap kondisi APBN.
"Ini adalah cara kita untuk melindungi APBN, karena APBN harus dijaga kesehatannya agar APBN bisa melindungi masyarakat dan lindungi ekonomi," kata Sri Mulyani.
