Djawanews.com – Ekonom senior Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri menegaskan dirinya bukanlah anti investasi China, apalagi jika melihat investasi China di Indonesia masih kalah dengan Singapura.
"Pinjaman terbesar kita dari Singapura. Jadi tak benar kita dikuasai oleh China, sampai sekarang kita tak dibelit China," kata Faisal Basri, mengutip detik.com, Senin, 1 November.
Namun meskipun nomor dua, Faisal memperingatkan untuk mewaspadai pola investasi China antara lain menyangkut penyertaan tenaga kerja tak terlatih. Koefisien investasi dan penyertaan tenaga kerja dari China 3,4. Kasarnya, untuk 1 juta dolar investasi, kata Faisal, China membawa 3,4 tenaga kerja, sedangkan Korea Selatan membawa 1,6, dan Singapura sebagai investor terbesar justru cuma membawa 0,1 pekerja.
Lebih lanjut Faisal mengatakan China juga bebas membawa tenaga kerja bukan tenaga ahli, seperti tukang kebun, sopir forklift, juru masak, satpam. Di tengah pandemi pun para tenaga kerja asal China tetap diizinkan masuk terus.
"Jumlahnya puluhan ribu orang itu. Tak benar yang dibilang Pak Luhut Cuma 3.500. Saya ada datanya. Mereka datang dari Sam Ratulangi, Manado. Sebagian masuk dengan visa status kunjungan," papar Faisal Basri.
Selain itu, dia meminta pemerintah jangan mengobral berbagai fasilitas dan terlalu gampang mengiyakan keinginan China dalam setiap negosiasi karena ada konsekuensi geopolitik, geostrategis, geosecurity.
"Keberatan saya adalah, jangan mengobral fasilitas kepada China seperti yang terjadi pada kasus smelter nikel," tegasnya.
Mengenai hal tersebut, Faisal menggambarkan jika pengusaha China mempunyai smelter di negaranya sendiri dia akan membeli biji nikel di pasar internasional seharga 80 dolar per ton. Tapi dengan punya smelter di Indonesia dia cukup keluarkan 20 dolar per ton. "Kan bodoh kita ini," tegasnya.
Selain itu, tegas Faisal, China juga dibebaskan dari membayar keuntungan perusahaan selama 20 tahun. Berbagai nikel hasil olahannya pun hampir 100% diekspor ke China. "Jadi tidak benar smelter china ini mendukung industrialisasi di Indonesia tapi mendukung industrialisasi di China," tegas Faisal dengan geram.
Faisal berharap DPR segera membikin Pansus terkait isu ini. Karena telah merugikan negara sekitar Rp 200 triliun dalam lima tahun ini. Sampai sekarang pun tak ada lembaga pemerintah yang menyanggah pernyataannya tersebut.
