Djawanews.com – Permasalahan dari proyek kereta cepat tak kunjung usai, justru seperti Indonesia Ditipu China. Pasalnya pembengkakan biaya proyek tersebut sangat besar hingga akhirnya Presiden RI, Joko Widodo menggunakan dana APBN untuk menanggulanginya.
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mengkritik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Salah satu poin utama dalam Perpres 93 Tahun 2021 adalah kini proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa didanai APBN melalui penyertaan modal negara melalui BUMN yang terlibat.
Rachmat Gobel mengatakan seharunya APBN tidak digunakan untuk pembiayaan kereta cepat karena sejak awal pun kesepakatannya adalah business to business. Kalau sudha pakai APBN, Indonesia ditipu China habis-habisan.
Indonesia Ditipu China dengan Ingkar Janji, Pembengkakan Biaya Itu “Ngakalin” Bangsa Kita
Pemerintah lebih memilih proposal kerja sama yang diajukan China dibandingkan Jepang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dengan pertimbangan skema yang ditawarkan Negeri Tirai Bambu itu adalah business to business.
Namun, pada saat pertengahan proyek berlangsung terjadi pembengkakan biaya sebanyak 2 kali. Hal ini dinilai Rachmat sudah menyimpang dari janji awal yang ditawarkan China.
“Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti, hingga kini sudah bengkak 2 kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dari tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas lebih bagus Jepang,” ucap Rachmat pada Sabtu, 30 Oktober.
Rachmat menyebutkan, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi secara pasti berbagai risiko yang mungkin terjadi dan menyebabkan pembengkakan biaya.
“Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” ucap Rachmat.
Memang, jika dilihat dari pembengkakan biaya kereta cepat, layaknya Indonesia ditipu China dan dipermainkan. Lalu, kira-kira harus bagaimana ya? Apa proyek kereta cepat harus dibatalkan? Menurut anda bagaimana?
Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
