Djawanews.com – Anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada APBN 2023 adalah sekitar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun. Terkait hal itu Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan anggaran besar tersebut jangan sampai membebani negara.
“Sebisa mungkin jangan terlalu membebani APBN, kalau pun ada uangnya silakan. Kalau pun tidak ada, jangan dipaksa,” kata Tauhid, dikutip dari Tempo, Minggu 17 April.
Tauhid menilai jangan sampai alokasi yang besar tersebut juga jangan sampai memberatkan untuk pemulihan perekonomian nasional. Karena saat ini penanganan dampak inflasi dan beban subsidi juga mesti diperhatikan.
Ia lantas menyarankan pemerintah bisa memaksimalkan dari kementerian/lembaga (K/L) yang anggarannya tidak 100 persen terserap. Caranya pun bisa dengan menitip melalui kementerian/lembaga yang terkait.
“Saya kira nanti akan ada pengalihan dari belanja K/L untuk membantu IKN, itu akan terbantu. Tapi itu dititipkan di anggaran K/L bukan badan baru, misalnya PUPR, Perhubungan. Mereka akan titip pada belanja K/L untuk pembangunan IKN,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnyua, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN. Uang tersebut nantinya untuk membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan.
“Dari Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas, dan untuk membangun awal di bidang pendidikan, seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan keamanan,” ujarnya dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 14 April.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2023 diproyeksikan defisit sekitar Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81 sampai 2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara direncanakan 14,09-14,71 persen dari PDB atau sekitar Rp2.818,1-2.979,3 triliun.
Angka tersebut terdiri dari belanja pusat Rp2.017,9-2.152,5 triliun. Kemudian transfer ke daerah sebesar Rp 800,2-826,7 triliun.
Sedangkan pagu indikatif untuk belanja kementerian/lembaga diperkirakan mencapai Rp977,1 triliun. Tahun depan, kata Sri Mulyani, pemerintah akan terus mengendalikan biaya operasional agar tetap efisien.
