Djawanews.com – Epidemiolog dan pegiat media sosial, Dokter Tifa melontarkan kritik atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Wali Kota Solo yang sekaligus anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Pelaksana Indonesian ASEAN Para Games 2022 Organizing Committee (INASPOC).
Dr. Tifa menyebut Jokowi tidak tahu malu karena karena menunjuk anaknya sendiri sebagai Ketua Pelaksana INASPOC.
“TIDAK TAHU MALU rupanya diturunkan secara genetik,” tulis Dr. Tifa di akun Twitter miliknya @DokterTifa, dikutip pada Selasa, 28 Juni.
Cuitan ini pun langsung mendapatkan berbagai tanggapan dari netizen di Twitter.
Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung menunjuk Gibran Rakabuming Raka ebagai Ketua Pelaksana Indonesian ASEAN Para Games 2022 Organizing Committee (INASPOC).
Keputusan tersebut dituangkan Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 95/2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI yang ditandatangani pada Jumat, 17 Juni 2022 lalu.
Penetapan Gibran sebagai Ketua Pelaksana INASPOC dituangkan dalam Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pelaksana INASPOC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketuai oleh Wali Kota Surakarta," demikian yang tertulis dalam pasal tersebut.
Sementara, posisi Ketua Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni Diana Kusumastuti.
Berikutnya, kursi Ketua Pelaksana Prestasi Olahraga diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Indonesia National Paralympic Committee (NPC) dan Sekretaris Jenderal NPS saat ini dijabat oleh Ukun Rukaendi.
Adapun Ketua Dewan Pengarah ASEAN Para Games 2022 akan dijabat oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Untuk diketahui, ASEAN Para Games akan berlangsung di Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022.
Setidaknya, ada 1.648 atlet dari 11 negara akan ambil bagian dalam pesta olahraga difabel se-ASEAN ini.
Gibran Rakabuming sendiri sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan event tersebut.
“Besok saya berangkat ke Jakarta lagi, koordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Gibran, dikutip dari suara.com.
Dia mengatakan beberapa kementerian terkait yang akan terlibat dalam koordinasi adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.
"Kesiapan sudah siap, tenang saja," jelasnya.
