Djawanews.com – Ramai banyak pihak menggugat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang dihembuskan oleh beberapa ketua umum partai politik. Petinggi DPP Partai Demokrat Andi Arief menduga usulan itu bukan berasal dari partai politik meski Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan keinginan itu. Ia menduga usulan tersebut maunya Jokowi.
Atas dasar itu, Ia meminta Jokowi menjelaskan secara utuh maksud dari keinginan memperpanjang kekuasaan. Menurutnya, penjelasan itu harus disampaikan oleh Jokowi secara langsung, tidak bisa diwakili oleh ketua umum parpol. “Apa maksudnya mau mengubah aturan. Partai Demokrat meminta Pak Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini,” kata Andi beberapa waktu lalu.
Senada dengan Andi, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mendesak agar Jokowi buka suara dan bersikap tegas terkait kabar dirinya telah merestui wacana penundaan Pemilu. “Presiden Jokowi mesti bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini. Kami meyakini sikap tegas Pak Jokowi akan mengakhiri polemik tentang ini,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani pada Rabu, 2 Maret.
Kamhar menilai wacana penundaan Pemilu 2024 berbahaya. Wacana itu potensial akan menjerumuskan Jokowi melanggar konstitusi. Menurutnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan tercatat sebagai pembunuh reformasi jika wacana ini terealisasi. Ia pun mengingatkan Jokowi lahir dari rahim reformasi. Jokowi diketahui meniti kariernya mulai dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya menjadi presiden.
“Kami berkeyakinan Presiden Jokowi memahami betul itu dan tak mungkin secara sadar mau menjadi Malin Kundang reformasi yang melahirkannya,” kata dia.
Jokowi Diminta Untuk Tegas Mengumumkan Penolakan Penundaan Pemilu 2024
Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam juga meminta Jokowi bersikap tegas menolak usulan penundaan pemilu jika memang tidak menginginkannya. Ia menilai seharusnya Jokowi tidak mendiamkan saja usulan tersebut. “Kalau Pak Jokowi tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang, untuk menunda pemilu untuk tiga periode, seharusnya presiden bersikap clear, bersikap tegas, dan tidak bersikap diam atau mendiamkan,” kata Umam di kanal YouTube Universitas Paramadina, Rabu, 2 Maret.
Umam turut mempertanyakan sikap Jokowi yang namanya dicatut telah merestui usulan penundaan Pemilu 2024. Pernyataan Umam ini merujuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi dalang di balik usulan penundaan Pemilu. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Luhut mengklaim bahwa Jokowi telah merestui usulan tersebut.
“Apa presiden tidak tersinggung ketika namanya dicatut bahwa semua ini sudah disetujui,” kata Umam.
Apabila pemilu 2024 ditunda, maka Joko Widodo akan mendapat perpanjangan masa jabatan presiden. Di mana Jokowi sempat menentang keras ide itu pada Desember 2019 lalu. “Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” ucap Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka.
Bukan kali itu saja, pada awal 2021 lalu Jokowi kembali menegaskan sikapnya tidak berubah soal periodisasi masa jabatan presiden. Saat itu, Jokowi merespons tudingan mantan Ketua MPR RI Amien Rais ada skenario menambah masa jabatan presiden. Ia lantas meminta semua pihak fokus menangani pandemi COVID-19 dan tidak membuat gaduh.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ucap Jokowi pada Senin, 15 Maret.
Wacana penundaan Pemilu 2024 berhembus beberapa hari terakhir. Usulan itu awal ya datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan didukung Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda dengan alasan pandemi COVID-19. Meski begitu, usulan tersebut tak mendapat dukungan mayoritas partai di DPR. Hanya PKB, PAN, dan Golkar yang mendukung Pemilu 2024 untuk ditunda. Sementara PKS, Demokrat, NasDem, PDIP, dan Gerindra menyatakan sikap menolak.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
