Djawanews logo
×
  • Masuk
  • Berita Hari Ini
  • Bisnis
    • Entrepreneur
    • Market
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Infotainment
    • Inspirasi
    • Kesehatan
    • Relationship
  • Otomotif
  • Sepak Bola
  • Sport
  • Teknologi
  • Travel
  • Serba-serbi
  • Kriminal
  1. Home
  2. Berita Hari Ini
Proyek Kereta Api Cepat Membengkak, Jokowi Dipaksa Pakai APBN oleh China
Persetujuan penggunaan APBN untuk proyek kereta api cepat terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 pada 6 Oktober 2021. (kompas.tv)

Proyek Kereta Api Cepat Membengkak, Jokowi Dipaksa Pakai APBN oleh China

Fajar Kurniawan
Fajar Kurniawan 11 Oktober 2021 at 08:34am

Djawanews.com – Presiden Ri, Joko Widodo telah memberikan perintah menggunakan APBN untuk menyelesaikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Persetujuan penggunaan APBN terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 Oktober 2021.

Dalam Perpres tersebut, Jokowi menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional, yang dalam hal ini adalah Kereta Api Cepat.

Padahal pada tahun 2015 lalu, Presiden mengutarakan keputusannya untuk tidak menggunakan APBN di proyek tersebut. Jokowi tidak ingin hal itu membebani anggaran, sehingga proyek tersebut diserahkan kepada BUMN untuk menggunakan pendekatan bisnis ke bisnis.

Akan tetapi, belakangan ini biaya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tersebut membengkak hingga Rp27 triliun. Sehingga Jokowi merestui penggunaan APBN untuk mendanai proyek yang sampai saat ini belum selesai itu.

Baca Juga:
  • Libur Sekolah, KCIC Tawarkan Diskon Whoosh hingga 20 Persen untuk Rombongan
  • KCIC Luncurkan Kartu Langganan Whoosh, Cukup Rp175.000 untuk Perjalanan Jakarta-Bandung
  • Libur Sekolah, KCIC Catat Okupansi Whoosh Capai 100 Persen

Jokowi Pakai APBN Untuk Proyek Kereta API Cepat, Sudah Didesak China

‘Luluhnya’ Jokowi yang merestui penggunaan APBN untuk proyek kereta api cepat itu pun disebut akibat paksaan dari China. Hal itu disampaikan Analis Kebijakan Publik, Said Didu di kanal Youtube miliknya pada Minggu, 10 Oktober 2021.

“Rakyat harus pahami uangnya itu yang dipakai, yang awalnya presiden menyatakan ‘saya tidak mau pakai uang rakyat’, tapi sudah dipaksa oleh China untuk memakai uang rakyat,” katanya dari kanal Youtube MSD.

Said Didu mengatakan bahwa Pemerintah terpaksa menggunakan APBN, karena ‘hasutan’ dari China. “Terpaksa Pemerintah, karena China juga pinter ‘ya kau mudah terjebak, maka keluarkan dong uang kamu. Maka ambillah uang rakyat itu untuk membantu proyek ini’,” tuturnya.

Hal itu pun masih dalam rangka penyelesaian pembangunan, belum lagi ‘risiko’ yang akan dihadapi rakyat pada saat kereta api cepat mulai beroperasi.

Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews  dan akun Instagram Djawanews.

Bagikan:
#Proyek Kereta Api Cepat#Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung#JOKOWI#Said Didu#APBN#Kereta Cepat

Berita Terkait

    2.269 Personel Gabungan Siap Kawal Pelaksanaan PSU di Papua
    Berita Hari Ini

    2.269 Personel Gabungan Siap Kawal Pelaksanaan PSU di Papua

    Djawanews.com – Sebanyak 2.269 personel gabungan TNI-Polri dan linmas telah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua. Personel ini akan disebar di tempat pemungutan suara ( ....
    MS Hadi
    MS Hadi
  • Polisi Ungkap Temukan 3 Video Asusila Diduga Lisa Mariana Tersebar di Internet
    Berita Hari Ini

    Polisi Ungkap Temukan 3 Video Asusila Diduga Lisa Mariana Tersebar di Internet

    MS Hadi 11 Jul 2025 11:32
  • Kuasa Hukum Sebut Hasto Jadi Tumbal Kegagalan KPK Tangkap Harun Masiku
    Berita Hari Ini

    Kuasa Hukum Sebut Hasto Jadi Tumbal Kegagalan KPK Tangkap Harun Masiku

    MS Hadi 11 Jul 2025 10:16
  • Pemeriksaan Selesai, Khofifah Dicecar KPK soal Penggunaan APBD untuk Dana Hibah Pemprov Jatim
    Berita Hari Ini

    Pemeriksaan Selesai, Khofifah Dicecar KPK soal Penggunaan APBD untuk Dana Hibah Pemprov Jatim

    Djawanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019-2022. ....
    MS Hadi
    MS Hadi
  • Di Beijing, Megawati Sebut Semangat Dasa Sila Bandung Belum Tuntas, Palestina Masih Menderita
    Berita Hari Ini

    Di Beijing, Megawati Sebut Semangat Dasa Sila Bandung Belum Tuntas, Palestina Masih Menderita

    MS Hadi 11 Jul 2025 07:13
  • Tanggapan Fadli Zon soal Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
    Berita Hari Ini

    Tanggapan Fadli Zon soal Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah

    MS Hadi 10 Jul 2025 20:37

Anda Harus Tahu

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?
Kesehatan

Pasangan Calon Pengantin Dianjurkan Vaksin Sebelum Menikah, Apa Saja Jenisnya?

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda
Lifestyle

Polusi Udara Memburuk, Ketahui 7 Langkah Melindungi Paru-paru Anda

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar
Lifestyle

Kesalahan Makan Yogurt yang Bisa Bikin Tubuh Makin Melar

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android
Teknologi

Simpan Banyak File tanpa Bikin Ponsel Lemot, Ketahui 7 Tips Hemat Memori Android

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!
Lifestyle

Mudik Bersama Anak, Jangan Lupakan Obat Ini!

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan
Kesehatan

Pakar Bagikan Kiat Memilih Olahraga saat Menjalankan Puasa Ramadan

Populer

BPBD: Banjir 2 RT di Penjaringan Jakut Akibat Curah Hujan Tinggi dan Rob
Berita Hari Ini

1

BPBD: Banjir 2 RT di Penjaringan Jakut Akibat Curah Hujan Tinggi dan Rob

AS Resmi Kenakan Tarif Impor 32 Persen untuk Produk Indonesia, Berlaku Mulai 1 Agustus 2025
Berita Hari Ini

2

AS Resmi Kenakan Tarif Impor 32 Persen untuk Produk Indonesia, Berlaku Mulai 1 Agustus 2025

Setelah KTT BRICS, Presiden Prabowo Bertolak ke Brasilia untuk Kunjungan Kenegaraan
Berita Hari Ini

3

Setelah KTT BRICS, Presiden Prabowo Bertolak ke Brasilia untuk Kunjungan Kenegaraan

DPR Tunggu Sikap Ketum Parpol terkait Putusan MK soal Pemilu Terpisah
Berita Hari Ini

4

DPR Tunggu Sikap Ketum Parpol terkait Putusan MK soal Pemilu Terpisah

Pramono soal Golf Tak Kena Pajak Hiburan: Sudah Dikenakan PPN
Berita Hari Ini

5

Pramono soal Golf Tak Kena Pajak Hiburan: Sudah Dikenakan PPN

Pilihan Editor

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien
Berita Hari Ini

Lukisan Danang Farshad di ARTJOG 2024, Tentang Konservasi Laut dan Serangan Alien

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya
Berita Hari Ini

Jokowi: Saya Mengenal Rizal Ramli sebagai Ekonom Cerdas dan Aktivis Kritis karena Cinta terhadap Bangsanya

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said
Berita Hari Ini

Tak Ingin Ada Konflik Internal di Timnas AMIN, Ahmad Ali Minta Maaf ke Sudirman Said

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD
Berita Hari Ini

BNPT: Sebanyak 148 Teroris Ditangkap Sepanjang 2023, Didominasi JII dan JAD

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa
Berita Hari Ini

Representasikan Wisata Budaya, Satpam Borobudur Pakai Seragam Bernuansa Jawa

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa
Berita Hari Ini

Mahasiswa IPB yang Hilang Saat Penelitian di Pulau Sempu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Follow Google News Kami: Djawanews logo
Djawanews logo
Tentang Kami Kontak Kami Privacy Policy Redaksi Pedoman Media Siber Karir
fb
tw
ig
© Copyright 2025 Djawanews Media Utama
arrow-up