Djawanews.com – Keberanian Presiden Joko Widodo untuk berhutang ke berbagai negara lain dengan tujuan membangun infrastruktur negara menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dan para politisi.
Diketahui bahwa hutang Indonesia sangat banyak mencapai nilai Rp6000 T. Salah satu yang menjadi sorotan adalah hubungan kerja sama antara Indonesia dengan China. Sejauh ini, daripa menjalin hubungan kerja sama, China nampak lebih ingin menguasai berbagai aset perekonomian di Indonesia.
Riwayat negara yang berhutang dengan China sendiri biasanya bernasib buruk, misalnya saja negara Uganda yang memiliki hutang dengan China.
Dikabarkan, Uganda tengah berduka karena satu-satunya Bandara Internasional Entebbe diambil alih oleh negara China. Hal tersebut terjadi setelah pinjaman Bank Exim China kepada Pemerintah Uganda tidak mampu terbayarkan.
Presiden Yoweri Musevini gagal menegosiasikan pembayaran kepada Beijing sementara Menteri Keuangan Matia Kasaija meminta maaf kepada Parlemen atas “salah menangani” hutang. Padahal jangka waktu pinjaman baru 6 tahun terhitung 2015.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo sendiri memiliki ambisi besar, namun tenaga kurang sangat membahayakan kedaulatan negara. Proyek Kereta Cepat China dan pemindahan Ibukota mengancam dan dapat menjadi beban sangat berat.
Lepasnya 49 % saham Bandara Kualanamu ke pihak India adalah pertanda buruk, yakni otoritas pengelolaan telah bergeser. Ini menyangkut penggerusan kedaulatan negara atas pelabuhan udara. Perpres No 32 tahun 2O20 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas membuka peluang bagi badan hukum asing untuk mengelola aset negara.
Ketika rakyat tak berdaya untuk mencegah, maka posisinya hanya melihat kerja yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan tingkat kepercayaan rakyat rendah para Menteri Kabinet Jokowi menunjukkan kinerja yang belepotan. Koordinasi Presiden juga buruk. Menteri Keuangan tak bisa menutupi fakta atas ketidakmampuan atau kegagalannya. Citra sebagai Menteri Keuangan yang hebat telah pupus.
Alasan Besar Presiden Joko Widodo Layak Untuk Diadili
Pertama, sebagai Kepala Pemerintahan telah gagal menjaga perkembangan ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyat, bahkan hutang telah mencapai 6000 trilyun. Aset negara dijual-jual, BUMN bangkrut, serta tanah negara yang dibagi-bagi dan dikuasai oleh segelintir pemodal.
Kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terarangan dan berulang-ulang. Terakhir proses peradilan HRS yang bermotif politik dan dipaksakan, penangkapan Advokat Munarman, Ustad Farid Okbah, DR Ahmad Zein An Najah, dan DR Anung Hilmat. Termasuk penganiayaan dan pembunuhan brutal 6 anggota Laskar FPI. Kasus pelanggaran HAM itu melekat terus meski Jokowi nantinya sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden.
Ketiga, soal Ibukota baru serius harus dipertanggung jawabkan apalagi jika skemanya Fbumi hangus” DKI Jakarta. Nilai penjualan aset negara di Jakarta sudah diperkirakan Kemenkeu 1100 Trilyun. Ternyata pemindahan itu bukan sebagai penambahan dan pengembangan kota justru membunuh kehidupan kota yang sudah tumbuh.
Seluruh proyek investasi khususnya yang berskala besar seharusnya diikuti dengan audit keuangan atas para pejabat terkait, termasuk proyek kesehatan di masa pandemi. Penambahan kekayaan patut dicurigai. Pengawasan atas korupsi, kolusi, dan nepotisme saatnya digalakkan kembali. Kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kini disinyalir lebih rawan dan parah dibandingkan sebelumnya.
Belajar dari Menteri Keuangan Uganda, Maria Kasaija yang meminta maaf kepada Parlemen atas kesalahan dari pengelolaan keuangan, maka sebaiknya Presiden Jokowi segera meminta maaf kepada rakyat atas amburadul nya pengelolaan negara. Sebelum terlambat, lalu mengundurkan diri.
Bangsa Indonesia mungkin akan memaafkan dan menerima kesadaran dan pertanggungjawaban Presiden tersebut. Akan tetapi jika kesadaran tersebut tidak ada dan terus menutupi berbagai kelemahan yang ada, bukan mustahil selesainya jabatan Presiden Joko Widodo justru menjadi awal dari kesulitannya dalam menghadapi proses hukum.
Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
