Djawanews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar tidak dilibatkan lagi dalam memberikan pertimbangan terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.
Hal itu dilakukan usai KPK memproses hukum mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, atas kasus dugaan suap pengurusan pinjaman dana PEN daerah tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.
"Berdasarkan mitigasi atas potensi-potensi risiko yang kami nilai dari setiap tahapan, kemudian disimpulkan bahwa Bapak Mendagri tidak perlu memberikan pertimbangan karena SMI [PT Sarana Multi Infrastruktur] sudah melakukan itu," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, di Kantor KPK, Jakarta, dilansir CNNIndonesia, Rabu, 2 Februari.
"Bapak Mendagri atas hasil pembahasan kolektif di Kemendagri telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan bahwa tidak perlu lagi keterlibatan Bapak Mendagri di dalam memberikan pertimbangan yang hanya diberikan waktu 3 hari sebenarnya," tambahnya.
Tumpak mengatakan, waktu 3 hari tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan sejumlah aspek secara komprehensif.
"Oleh karena itu, diputuskan dikirimkan surat dari Kemendagri ke Kemenkeu untuk tidak lagi ikut memberikan pertimbangan ini," tandasnya.
Ardian diproses hukum oleh KPK lantaran diduga menerima Rp1,5 miliar sebagai pemberian awal terkait pengurusan pinjaman dana PEN Daerah tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.
Uang tersebut diberikan oleh Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andi Merya Nur, karena ada persetujuan pinjaman dana PEN sebesar Rp350 miliar untuk Kolaka Timur.
Pengurusan pinjaman dana PEN ini melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M. Syukur Akbar, yang mempertemukan Andi Merya dengan Ardian di Kantor Kemendagri.
Ardian disebut meminta kompensasi berupa uang 3 persen dari nilai pengajuan pinjaman. Dengan kata lain, ia akan menerima Rp10,5 miliar.
Andi Merya menyetujui dengan memberikan uang sebagai tahapan awal sebesar Rp2 miliar ke rekening bank milik Laode. Dari jumlah itu, Laode menerima Rp500 juta.
Ardian ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini hingga 21 Februari 2022.
Baca artikel terkait Tito Karnavian. Simak warta terbaru lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
