Djawanews.com – Dikabarkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk ikut mengurusi permasalahan minyak goreng (migor).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri mempertanyakan di mana para menteri yang mengurus minyak goreng. "Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahi tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus?" kata Deddy dalam keterangannya pada Selasa, 24 Mei.
Deddy juga menerangkan bahwa penunjukan itu juga memperlihatkan pemerintah tidak punya solusi selain Luhut Binsar. Ia lantas menyinggung potensi disharmoni kabinet.
"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," ujarnya.
Luhut Binsar Pandjaitan Bakal Terancam Konflik Kepentingan Politik
Tak hanya itu, dia juga khawatir penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan isu konflik kepentingan. "Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," terang Deddy.
"Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP," lanjutnya.
Kemudian, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini mengatakan masalah minyak goreng merupakan masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan undang-undang yang sudah ada. Karena itu, menurutnya, tidak berpengaruh sosok pribadi siapa pun yang ditunjuk mengurus hal itu, termasuk Luhut Binsar.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
