Djawanews.com – Natalius Pigai kembali melontarkan kritik terkait istilah ‘Nusantara’ sebagai nama Ibu Kota Negara baru. Menurutnya, penamaan Nusantara pada Ibu Kota Negara Baru di Kaltim dengan alasan familiar di telinga masyarakat tentu saja keputusan yang dangkal.
Natalius Pigai mengatakan, penamaan ibu kota negara itu haruslah memiliki landasan yang kuat dan diukur dengan banyak asas.
“Ibu Kota diberi nama Nusantara dgn alibi istilah itu dikenal org banyak?. Dangkal!” ujar Natalius, dikutip pada Kamis, 20 Januari.
“Harus diukur banyak asas (utilitas dll) dan perspektif (pilosopi, histori dll),” paparnya.
Lebih lanjut Natalius mengatakan bahwa boleh saja menggunkan nama ‘Nusantara’, tapi itu berarti pemerintah tidak serius dan menganggap hal tersebut hanyalah imajinasi politik belaka.
“Kecuali jika penguasa mau bangun imajinasi politik sektarian atau segregatif. @jokowi,” pungkasnya.
Berkaitan dengan IKN ini, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan tidak memiliki urgensinya bagi rakyat. Pemindahan IKN ini diinilainya hanya untuk kepentingan Jokowi dan elite politik.
Sebab itu, lanjut dia, DPR pun tidak berkutik atas rencana ini. Karena di internal partai koalisi ada kesepakatan politik untuk menggolkan usulan RUU IKN ini.
“DPR mengapa tidak berkutik, karena IKN itu adalah harga mati bagi Jokowi. Padahal kita tahu, anggarannya dari mana, itu kan dari utang,” ujar Ujang.
“(Daerah Ibu Kota Baru) Kebanjiran, padahal studi kelayakan sebuah kota saja sampai 10 tahun. Ini kok begitu cepat,” sambungnya.
