Djawanews.com – Kutukan periode kedua, pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo mengalami masa terburuk. Banyak perpecahan timbul, oknum penegak hukum yang justru kriminal dan keadilan yang makin ngawur.
Kutukan di periode kedua memang kerap kali dikaitkan pada masa pemerintahan presiden Indonesia yang menjabat 2 kali. Hal tersebut layaknya siklus yang terulang kembali terus-menerus.
Dari pemerintahan Jokowi, anda dapat melihat sendiri banyak kebijakan yang diterapkan menghasilkan pro dan kotra yang dengan hebatnya saling berbenturan. Contohnya saja mengenai tes PCR yang diduga menjadi bisnis untuk mengeruk uang rakyat.
Baru-baru ini, ahli hukum tata negara sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar buka suara soal kutukan periode kedua.
Ia menerangkan jika sebelumnya kerap kali mengingatkan dan menyinggung bahayanya 'kutukan' pada periode kedua dalam kepemimpinan seorang presiden.
"Di pemerintahan Amerika hampir semua presiden di second period mengalami kegagalan, hampir semua, 94-95 persen kalau saya tidak salah," ucapnya.
Kutukan Periode Kedua itu Nyata Adanya, Barrack Obama Jadi Contoh
Bahkan disampaikannya, jika Barack Obama juga mengalami kutukan diperiode keduanya saat memimpin Amerika Serikat. Ahli hukum tata negara itu lebih lanjut mengatakan ada problem yang biasanya terjadi dalam kepemimpinan presiden di periode keduanya.
"Biasanya ada kejadian khusus dan itu dianggap sebagai curse-nya terhadap second period itu," katanya pada YouTube Refly Herun, 3 November 2021.
"Tapi yang kedua adalah terfragmentasinya dukungan politik dan itu sebenarnya terbahasakan dari berbagai baliho itu," ujarnya lagi menambahkan.
Seperti yang diketahui sebelumnya, sosok-sosok seperti Puan Maharani hingga Airlangga Hartarto terpampang dalam banyak baliho yang tersebar dengan niat melangkah di pemilihan 2024 mendatang.
Menurut Zainal Arifin Mochtar itu merupakan hal yang 'wajar', 2 sampai 3 tahun sebelum pemilu apalagi di periode kedua pemerintahan mulai terpecah.
Ahli hukum tata negara itu pun mengungkapkan kesalahan langkah Jokowi dalam periode keduanya ini. "Di situlah kelirunya Jokowi yang dia nikahi itu tetap partai politik dan kepentingan politik," tuturnya.
Lebih lanjut Zainal mengungkapkan jika ada 2 langkah yang bisa saja diambil oleh Jokowi dalam masa pemerintahannya ini.
"Ada dua kesempatan yang bisa dia lakukan, adalah menikahi publik supaya menjaga stabilitas pemerintahannya atau menikahi sistem pemerintahannya atau pemerintahan secara vertikal," katanya.
"Harusnya yang dia kuatkan itu relasinya dengan pemerintahan daerah," ujar Zainal menambahkan.
Zainal mengungkapkan kalau kutukan periode kedua dapat terminimalisir atau dicegah dengan menjalin hubungan dan komunikasi baik kepada setiap pimpinan daerah. Hal tersebut merupakan kunci menjaga stabilitas negara ke depannya.
Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
