Djawanews.com - Hingga kini, Indonesia tercatat masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar. Utang Indonesia mencapai 402,08 miliar dollar AS, setara dengan Rp5.589 triliun!
Pada Oktober 2012 lalu, Bank Dunia menyatakan lewat publikasi Data Statistik Utang Internasional. Dalam data itu, Indonesia berada di posisi ke-7 dalam daftar utang luar negeri terbesar.
Hampir 76 tahun usia negara kita, utang kita terus membesar. Salah satu alasannya karena setiap pemerintahan selalu menambah utang. Mulai dari orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Bank Dunia juga mencatat utang luar negeri Indonesia naik dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
Masing-masing presiden RI dinilai telah melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya. Belum ada yang mampu membuat Indonesia lepas dari lilitan utang luar negeri.
Utang dari Era Presiden Soekarno Hingga BJ Habibie
Setelah Indonesia merdeka, negara ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Utang negara kita untuk pertama kalinya dimulai pada 1949.
Saat itu, Indonesia mewarisi utang dari pemerintahan Hindia Belanda sebagai salah satu kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Utang itu menjadi syarat kemerdekaan Indonesia.
Bung Karno juga pernah berutang ke negara lain, seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS). Total utang ra Bung Karno adalah 2,3 miliar dollar AS, sekitar Rp32 triliun. Sedangkan utang Hindia Belanda yang harus ditanggung Indonesia adalah 4 miliar dollar AS, sekitar Rp56 triliun.
Soekarno mewariskan utang pemerintah ke tangan Soeharto. Data utang di era Presiden Soeharto mencapai Rp55,4 triliun. Sedangkan produk domestik bruto (PDB) berada di angka Rp955,6 triliun.
Soeharto sendiri memilih berutang pada blok barat dan lembaga asing, contohnya Bank Dunia dan IMF. Soeharto juga mengambil warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno tahun 1964.
Soeharto pun membuka komitmen pinjaman baru. Utangnya diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain sebagainya.
Kemudian akumulasi utang terus bertambah pada masa pemerintahan BJ Habibie. Meski menjabat hanya sebentar, rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di level 85,4%. Akibatnya, utang di era Habibie mencapai Rp938,8 triliun dengan PDB yang mencapai Rp1.099 triliun.
Utang dari Era Gus Dur Hingga Jokowi
Selanjutnya di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, utang Indonesia sempat turun. Utang Indonesia menjadi 77,2%. Utang pemerintahan saat itu adalah Rp1.271 triliun dengan PDB mencapai Rp1.491 triliun.
Utang di era Presiden Megawati juga mengalami penurunan rasio. Utangnya sebesar Rp1.298 triliun dengan PDB mencapai Rp2.303 triliun. Rasio utang saat itu adalah 56% terhadap PDB.
Utang kembali membengkak hingga Rp2.608 triliun di era SBY. Meski begitu, SBY sempat melunasi utang Indonesia pada IMF yang sudah lama sejak 1997. Sementara pada Oktober 2006 sisa utang IMF sebesar 3,7 miliar dollar AS yang seharusnya jatuh tempo pada 2010 sudah dilunasi oleh BI.
Selanjutnya di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kementerian Keuangan RI mencatat total utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun pada akhir Desember 2020 lalu. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38.68%.
Utang negara ini membengkak lantaran pelemahan ekonomi selama pandemi Covid-19.
Posisi utang Indonesia kemudian menanjak menjadi 307,75 miliar dollar AS pada 2015; 318,94 miliar dollar AS pada 2016; 353,56 miliar dollar AS pada 2017; 379,59 miliar dollar AS pada 2018; dan 402,08 miliar dollar AS, sekitar Rp5.634 triliun.
Tiga negara tempat Indonesia langganan utang adalah Singapura mencapai 67,93 miliar dollar AS, Jepang dengan 29,03 miliar dollar AS, dan China hingga 20,03 miliar dollar AS. Indonesia juga memiliki pinjaman dari AS, Australia, Austria, Hong Kong, Korea Selatan, Inggris, Swiss, dan sejumlah negara lain.
