Djawanews.com – Kabar terbaru melaporkan bahwa proyek kereta cepat JKT-BDG (Jakarta-Bandung) telah mengalami pembengkakan biaya. Hal tersebut jelas saja memicu perhatian dan sorotan dari berbagai pihak.
Investigasi menyeluruh terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) memang perlu dilakukan oleh DPR RI. Ini lantaran telah terjadi pembengkakan anggaran dalam proyek itu.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengurai bahwa pembiayaan proyek kereta cepat JKT-BDG yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan signifikan. Bahkan lebih mahal ketimbang proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan.
“Biaya proyek kereta cepat JKT-BDG membengkak menjadi 8,1 miliar dolar AS, jauh lebih besar dari tawaran jepang sekitar 6 miliar dolar AS,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi pada Minggu, 24 April.
Anthony Budiawan menegaskan bahwa pembengkakan itu sama artinya bahwa proyek yang digagas di era Presiden Joko Widodo ini telah sudah merugikan keuangan negara.
Atas alasan tersebut, DPR RI perlu turun tangan untuk menelisik dugaan kerugian yang terjadi. Termasuk untuk menepis dugaan DPR RI terlibat dalam proyek kereta cepat JKT-BDG yang merugikan ini. “DPR wajib usut dan tunjuk auditor internasional. Diam saja, DPR patut diduga terlibat?” tutupnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
