Djawanews.com – Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, mangatakan bahwa saat ini sisa utang pemerintah kepada BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pengadaan pupuk bersubsidi adalah sekitar Rp5 triliun. Dibanding periode 2015—2019, sisa utang tersebut telah mengalami penurunan. Pada periode tersebut, nilai utang kurang lebih Rp15 triliun.
“Ini penyelesaian pertama yang kami lakukan, setelah jadi menteri, diminta untuk melakukan penyelesaian (utang) ini di atas Rp9,7 triliun, sehingga yang tersisa sekarang Rp5 triliun lebih,” terang Syahrul, Jumat (28/08/2020).
Ia menjelaskan bahwa utang pupuk merupakan kewajiban pertama yang telah ia lakukan ketika menjabat menteri, setelah mendapat dorongan dari Komisi IV DPR. Menurutnya, sisa utang yang telah menurun tersebut menjadikan pemerintah memiliki alokasi guna melakukan penambahan utang pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan lebih besar.
Pihaknya juga memiliki rencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Dengan langkah tersebut, jumlah produksi bisa ditingkatkan sehingga kuota atau alokasi pupuk subsidi bagi petani bisa ditingkatkan.
“Untuk menaikkan harga eceran tertinggi pupuk, saya setuju, karena dengan demikian akan terjadi penambahan 1—2 juta ton,” ungkap Menteri Pertanian.
Jika Anda ingin mendapatkan informasi terkini lain tekait ekonomi, bisnis, perkembangan pasar, dan dunia usaha, klik di sini.
