Djawanews.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan-perusahaan di Jakarta menerapkan work from home (WFH) di tengah ancaman cuaca ekstrem hingga awal 2023.
Menanggapi hal itu, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan perusahaan tidak perlu merespons imbauan tersebut dengan rasa takut yang berlebihan. Sebab, ancaman cuaca ekstrem tidak terlalu bersifat darurat, layaknya pandemi COVID-19.
"Beberapa pekerja di sektor yang sifatnya esensial, seperti kesehatan dan pelayanan publik sebaiknya tetap beroperasi normal. Kemudian, pekerja di sektor pariwisata juga perlu mengoptimalkan momen tahun baru untuk mendorong pemulihan ekonomi. Memang cuaca perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu berlebihan sampai WFH," kata dia, dikutip dari VOI, Rabu, 28 Desember.
Menurut Bhima, apabila seluruh sektor menerapkan kebijakan WFH, dikhawatirkan nantinya produktivitas karyawan bisa terhambat dan menyebabkan terganggunya pergerakkan ekonomi.
"(Imbauan WFH) belum urgen. WFH hanya efektif pada saat pandemi. Toh, sekarang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mau dicabut, jadi WFH sudah sebaiknya tidak digunakan sebagai frasa pembatasan masyarakat dalam beraktivitas," ujarnya.
Sebelumnya, Heru menjelaskan imbauan WFH diberikan untuk menghindari kerugian akibat potensi cuaca buruk yang diprediksi mengancam wilayah Jabodetabek pada hari ini.
Imbauan WFH tersebut berlaku untuk karyawan swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Adapun Pemprov DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberlakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tujuannya untuk memetakan kembali titik-titik lokasi rawan bencana sebagai antisipasi dampak cuaca ekstrem jelang pergantian tahun 2023.
