Hal yang melatarbelakangi Twitter larang iklan politik.
Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan kebijakan Twitter yang akan larang iklan politik dari berbagai penjuru dunia. Sontak hal tersebut menimbulkan berbagai respon, baik itu respon posiitif atau negatif.
BBC menulis jika kebijakan Twitter tersebut ditujukan agar pesan politik dapat mencapai publik bukan dengan uang , namun dengan pencapaian. Terkait dengan hal tersebut, pendiri Twitter Jack Dorsey melalui cuitannya berpendapat.
“Iklan internet sangat kuat dan sangat efektif bagi para pengiklan komersial, tetapi kekuatan itu juga membawa bahaya tersendiri bagi politik,” cuit Dorsey.
Larang Iklan Politik, Twitter Jaga Demokrasi?
Dorsey menegaskan jika kampanye politik di media sosial pada saat ini dapat merusak demokrasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, pertama, optimalisasi pesan hanya didasarkan oleh algoritma mesin; kedua, hanya memiliki penargetan mikro tanpa verifikasi kebenaran; ketiga, adanya penempelan wajah di video orang lain atau deep fakes.
Selain itu Dorsey menyatakan jika upaya larangan iklan agar tidak ada pihak yang mempermainkan sistem politik dengan penyebaran informasi hoax. Selama ini banyak pihak yang membayar (iklan) di Twitter untuk kampanye tanpa tahu narasi kebenarannya.
Pendiri Twitter Jack Dorsey menganggap iklan di media sosial akan merusak demokrasi (businessinsider.com)
Berbeda dengan Twitter, Facebook tetap memberikan ruang iklan bagi politik dan menolak pelarangan iklan politik di media sosial. Banyak pihak perspekulasi jika pelarangan iklan politik, adalah sikap netralitas Twitter terhadap demokrasi, terutama di Amerika Serikat (AS) yang pada tahun 2020 akan mengadakan pemilihan umum.
Facebook Anggap Twitter Lakukan Penyensoran
Bos Facebook Mark Zuckerberg melakukan pembelaan terkait kebijakan perusahannya, dengan menyatakan yang dilakukan Twitter adalah penyensoran. “Dalam demokrasi, rasanya tidak benar jika perusahaan swasta menyensor politisi atau berita,” ungkapnya pada awak media.
Terkait dengan hal itu, Manajer Kampanye Donald Trump, Brad Parscale menganggap hal tersebut adalah upaya golongan kiri untuk dalam rangka membungkam pihak konservatif AS.
Anggapan tersebut kontra dengan Bill Russo yang merupakan juru bicara kampanye calon presiden Demokrat Joe Biden.
“Ketika dihadapkan pada pilihan antara uang dan integritas demokrasi kita, menyegarkan rasanya (mendengar kabar) bahwa uang tidak selalu menang,” ungkap Russo.
Kebijakan Twitter larang iklan politik akan dimulai pada 22 November, kemudian terkait beberapa aturannya akan segera diumumkan pada 15 November.