Ibu kota pindah ke Kalimantan ditargetkan Bappenas tahun 2024.
Pemindahan ibu kota nampaknya bukan sekadar wacana saja. Presiden Jokowi sudah memastikan bahwa nantinya ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Namun Jokowi belum memberikan keterangan terkait wilayah mana di Kalimantan yang akan jadi tujuan pemindahan ibu kota.
Jokowi mengaku bahwa ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Namun Ia juga ingin lokasi bisa segera diputuskan dalam waktu dekat. Dilansir dari Djawanews.com, Presiden mengatakan bahwa pengumuman detil lokasi akan disampaikan bulan Agustus ini.
Bappenas menargetkan ibu kota pindah pada tahun 2024
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro telah punya terget. Ia mengatakan, pemerintah akan menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan di tahun 2024.
“Targetnya tahun ini diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan mudah-mudahan tahun 2024 sudah mulai pemindahan,” kata Bambang di sela-sela menghadiri kegiatan di Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu, 31 Juli 2019.
Bambang Brodjonegoro mengklaim bahwa kajian pemindahan Ibu Kota Negara telah selesai dan kajiannya sudah 100 persen dilaksanakan. Sehingga pemerintah telah siap mengumumkan kepastiannya dalam waktu dekat.
Bambang Brodjonegoro saat di Universitas Jember (Kompas.id)
“Tidak ada yang bilang pindahnya ibu kota ke Palangkaraya, namun pindahnya ke Pulau Kalimantan dan untuk lokasi tepatnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden,” ungkap Bambang.
Saat ditanya oleh awak media, Bambang tidak menyinggung provinsi atau kabupaten mana yang terpilih jadi ibu kota Indonesia nantinya. Tetapi Bambang mengatakan bahwa ibu kota sudah dipastikan akan berada di Pulau Kalimantan.
“Pokoknya Kalimantan dan tidak disebut Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur, namun kriterianya adalah kota yang ideal di Indonesia,” ungkap Menteri PPN/Bappenas.
Dalam pemindahan ibu kota, Kementerian PPN/Bappenas berencana akan membentuk sebuah badan otoritas khusus. Badan otoritas khusus tersebut bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendanaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.
Pemerintah juga telah menyampaikan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa. Biaya diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Bappenas juga telah mengatakan bahwa pemerintah telah membuat skema pembiayaan sendiri dan meminimalisir penggunaan utang.
Menyambut perpindahan ibu kota baru nantinya, Hadi Mulyadi selaku Wakil Gubernur Kalimantan Timur mengajukan dua wilayah yang cocok jadi ibu kota. Dua wilayah tersebut adalah kawasan Tahura Bukit Soeharto (Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Kelurahan Sotek (Kabupaten Penajam Paser Utara).
Kedua lokasi yang diajukan oleh Wakil Gubernur Kaltim tersebut dinilai berdekatan dengan Kota Balikpapan. Jika ibu kota pindah ke Bukit Soeharto atau ke Kelurahan Sotek, pemindahan akan mudah dilakukan karena Balikpapan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
