Djawanews.com – Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membenarkan ada perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Ia menyebut perjanjian terkait pencalonan dalam Pilpres 2024.
Perjanjian itu sempat diungkit Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno belum lama ini. Sandi bilang perjanjian itu masih berlaku lantaran belum ada kesepakatan bersama untuk mengakhirinya.
"Terkait perjanjian tidak maju sebagai presiden itu memang ada. Dan bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang," tulis Andrea dalam akun Twitternya, @andre_rosiade, Rabu 1 Januari.
Maka dari itu, kata dia, Sandi menyatakan dukungannya secara penuh ke Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Meski demikian, Andre bilang Gerindra tidak berusaha untuk mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian politik itu untuk menjalankan kesepakatan.
Dia bilang, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada etika dan moral seorang pemimpin apakah bisa dipegang kata-katanya dan masyarakat pun bisa menilainya sendiri.
"Dan Bang Sandi mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2024. Itu yang ditegaskan beliau sebagai salah satu pihak yang menandatangani perjanjian," kata anggota DPR Fraksi Gerindra itu.
Andre menegaskan, saat ini Gerindra lebih baik fokus kepada pemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Dia menyebutkan, langkah-langkah partai saat ini melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk mengkerek elektabilitas Prabowo.
"Partai Gerindra saat ini fokus memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu. Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami, tidak usah mengungkit-ungkit jasa masa lalu," kata dia.
Sebelumnya, Partai Gerindra menampik pernyataan anggota Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, yang menyebut tidak ada perjanjian politik antara Prabowo, Anies dan Sandi di masa lalu.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, perjanjian politik antara Prabowo dan Anies dilakukan menjelang pendaftaran Pilgub DKI 2017.
Namun, kata dia, perjanjian politik tersebut bukan untuk konsumsi publik.
"Jadi sebenarnya gini bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu nggak ada, misalnya, orang itu mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal itu memang kita tidak ekspos ke publik dan itu memang bukan buat konsumsi publik," kata Dasco dalam keterangannya, Kamis, 31 Januari.
Dasco menjelaskan, perjanjian itu ada dan ditulis oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. “Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya,” tandasnya.
