Djawanews.com – Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan tegas menolak rencana pemindahan permanen warga Palestina dari Jalur Gaza dan pengambilalihan wilayah tersebut.
Penolakan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa lalu.
"Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun dan telah berkorban besar untuk mencapainya, dilanggar," seru Presiden Abbas, dikutip dari WAFA 5 Februari.
Abbas menegaskan bahwa perdamaian di Timur Tengah hanya bisa tercapai jika Negara Palestina merdeka berdiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan peta pembagian wilayah 1967.
"Seruan-seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," kata Presiden, seraya menambahkan "Perdamaian dan stabilitas tidak akan tercapai di kawasan tersebut tanpa pembentukan Negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya di perbatasan 4 Juni 1967, berdasarkan solusi dua negara," kata Presiden.
Lebih jauh Presiden Abbas mengatakan, rakyat Palestina tidak akan menyerahkan tanah, hak dan tempat-tempat suci mereka, dengan Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah Negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang diduduki sejak 1967."
Ia menegaskan, hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan, dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah satu-satunya wakil sah rakyat Palestina, yang dipercayakan dengan hak-haknya, dan merupakan pengambil keputusan Palestina yang independen.
Tidak seorang pun berhak mengambil keputusan mengenai masa depan rakyat Palestina atas nama organisasi tersebut, katanya.
Presiden Abbas juga mengapresiasi sikap tegas negara Arab dalam menentang penggusuran dan aneksasi, serta kepatuhan terhadap perwujudan Negara Palestina sebagai persyaratan dasar untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut sesuai dengan resolusi-resolusi internasional yang sah dan Inisiatif Perdamaian Arab, menghargai posisi saudara-saudara di Mesir dan Yordania yang menolak penggusuran dan pelanggaran hak-hak Palestina yang sah.
Ia juga menghargai posisi Kerajaan Arab Saudi yang menolak pemukiman, aneksasi, dan penggusuran serta mematuhi pendirian negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Presiden Abbas juga meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawab mereka, mengambil tindakan mendesak untuk melindungi resolusi legitimasi internasional yang disepakati dengan suara bulat, melindungi rakyat Palestina dan mempertahankan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut, hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan tetap berada di tanah air mereka, mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
