Djawanews.com – KPU ingin membolehkan mantan napi jadi caleg di Pemilu 2024 jika sudah lima tahun keluar dari penjara. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam peraturan KPU namun masih menunggu pemerintah dan DPR.
"Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menegaskan kira-kira pengaturan berkaitan masa jeda lima tahun mantan terpidana, dan ini menjadi penjelas dari situasi yang berbeda dibanding 2019," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin di Kantor KPU, Rabu (8/3).
Afif mengatakan ketentuan itu tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. PKPU tersebut sekaligus menyempurnakan PKPU Nomor 20 tahun 2018. Masih akan dibahas dengan DPR sebelum disahkan.
Pada syarat administrasi, caleg disyaratkan tidak pernah jadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Tidak berlaku bagi terpidana yang melakukan pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau suatu perbuatan tindak pidana berupa pandangan politik berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Mantan napi yang ingin menjadi caleg juga harus mengumumkan kepada publik bahwa dirinya pernah dipenjara.
Afif juga menyinggung putusan MK nomor 12/PUU-XIX/2023 yang menyelaraskan syarat serupa bagi bakal calon anggota DPD. Berbeda dengan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tahapan pencalonan anggota DPD telah dimulai sampai tahapan verifikasi faktual.
"Yang menarik soal DPD, di mana syarat pencalonannya sudah dimulai, muncul putusan MK terbaru tentang hal yang sama yang diberlakukan untuk calon DPD. Tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan kondisi yang disoroti dalam PKPU ini terkait dengan putusan MK. Selain itu, rancangan PKPU baru itu juga menyoroti soal hal-hal teknis pendaftaran Caleg 2024.
"Hal-hal lain yang sifatnya teknis, karena kami memiliki kewenangan atributif dalam melakukan pengaturan yang sifatnya prosedural tanpa harus melampaui peraturan perundang-undangan," kata Idham.
Idham mengatakan rangkaian rancangan PKPU terkait pengajuan bakal calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota masih panjang. KPU, lanjutnya, masih harus berkonsultasi dengan DPR.
"Finalnya setelah kami melaksanakan harmonisasi PKPU. Kapan? Setelah kami mengikuti rapat konsultasi dengan DPR sebagaimana perintah dalam Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 2017," ujarnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
