Djawanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi membuka seleksi 11 jabatan pimpinan tinggi (JPT) atau jabatan madya dan pratama di lingkungan lembaga antirasuah. Adapun seleksi tersebut dimulai sejak 14 sampai 28 Februari 2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa mengatakan, seleksi tersebut dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
"KPK menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama untuk 11 jabatan yang terdiri dari 2 JPT madya dan 9 JPT pratama," ujar Cahya dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/2).
Adapun perincian seleksi yang dibuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya yakni posisi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Sementara itu, untuk jabatan pimpinan tinggi yang akan diseleksi adalah posisi Direktur Penyidikan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, dan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas.
Kemudian, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. Selain itu, ada juga Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat. "Sejumlah 11 posisi tersebut saat ini belum memiliki pejabat definitifnya," papar Cahya. Bentuk Pansel
Dengan adanya seleksi tersebut, Cahya menyebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK telah membentuk panitia seleksi (Pansel) sebanyak 4 tim. Adapun total anggota tim tersebut adalah 24 orang yang terdiri atas 14 orang dari pihak eksternal dan 10 orang dari pihak internal KPK. Di antara nama-nama pansel itu, ada nama Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf dan mantan Anggota Ombudsman RI Adrianus Eliasta Sembiring Meliala.
"Dapat kami sampaikan bahwa di antaranya anggota pansel yang dari eksternal yaitu Pak Supranawa Yusuf dan juga Prof Adrianus," jelas Cahya.
Telah koordinasi dengan KASN Koordinator Ketua Tim Panitia Seleksi Supranawa Yusuf menambahkan, KPK sebagai pihak yang membutuhkan tambahan sumber daya manusia bersama dengan pansel sebagai pihak yang akan menjaring 11 pejabat itu telah melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Terutama terkait dengan keanggotaan pansel maupun terkait dengan rancangan pengumuman seleksi terbuka yang disiapkan oleh pansel," kata Yusuf.
Yusuf juga menyampaikan, berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh pansel dan sejumlah pihak terkait telah disepakati beberapa substansi yang dituangkan di dalam pengumuman seleksi tersebut yakni adanya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Adapun persyaratan umum yakni untuk menduduki posisi jabatan tinggi di KPK itu mewajibkan calon pejabat harus warga negara Indonesia; memiliki kompetensi teknis; kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
Selain itu, calon pejabat di lembaga antirasuah itu juga harus memiliki rekam jejak jabatan dan punya integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani. Tidak hanya itu, 11 calon pejabat KPK itu harus tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
"Berikutnya tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat dari PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai KPK atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta," papar Yusuf.
Calon pejabat juga harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari PPK dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kemudian untuk persyaratan yang umum masih ada juga yang harus ditaati yaitu tidak memiliki afiliasi atau menjadi pengurus atau anggota parpol," ucap Wakil Kepala BKN itu.
"Yang berikutnya tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan atau berdasarkan putusan pengadilan umum," kata dia.
Sementara itu, untuk informasi lengkap terkait syarat khusus mengisian jabatan tinggi madya dan pratama di lingkungan KPK dapat diakses melalui laman https://jpt.kpk.go.id. Dilansir dari Kompas.com.
Baca artikel terkait Berita KPK. Simak berita menarik lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
