Djawanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali melelang barang rampasan dari para koruptor pada 11 Juni mendatang. Lelang ini menawarkan 81 aset kepada publik, mulai dari apartemen, kendaraan, hingga ponsel dan pakaian batik.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto mengatakan nilai total aset yang dilelang diperkirakan mencapai sedikitnya Rp122,28 miliar.
“Untuk bulan Juni 2025 ini kita akan melelang 81 lot yang tadi dari barang bergerak yang 44 lot dan tidak bergerak 37 lot. Diharapkan laku dengan total nilai minimal Rp122.281.577.700,” kata Mungki kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Barang ini disebut Mungki berasal dari perkara yang ditangani KPK. Beberapa di antaranya juga sudah pernah ditawarkan dalam lelang pada Maret lalu tapi tidak laku atau tidak dibayar oleh pemenang lelang.
Salah satu barang yang tidak laku itu, disebut Mungki di antaranya adalah Apartemen Green Central City Tower Adenium lantai 35. “Ini kita jual dengan nilai limit Rp739.941.000 dengan uang jaminan Rp300.000.000,” jelasnya.
Kemudian ada juga handphone seperti iPhone 13 Pro; iPhone XR; iPhone 13 hingga iPhone 12 Pro Max yang dibanderol dengan harga limit bawah Rp7-8 juta.
Adapun tahapan lelang akan dimulai dengan aanwijzing pada Selasa, 3 Mei pukul 10.00-15.00 WIB di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.
“Ini untuk barang bergerak sedangkan untuk barang tidak bergerak akan dilakukan di hari yang sama, tapi di tempat masing-masing barang tidak bergerak berada,” tegas Mungki.
Selanjutnya, lelang akan digelar pada 11 Juni secara online melalui https://lelang.go.id// sejak pukul 10.00 WIB. Masyarakat yang memenangkan lelang punya waktu lima hari kerja untuk melunasi barang incarannya sesuai harga yang disepakati.
“Apabila melewat batas waktu lima hari maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminannya dinyatakan dirampas untuk negara untuk dimasukkan ke kas negara,” ungkapnya.
“Kemudian setelah pelunasan oleh pemenang lelang, hasil transfer ditransfer oleh KPKNL kepada KPK yang kemudian oleh KPK disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP,” sambung Mungki.
Dalam proses itu, pembeli juga harus melunasi bea lelang sebesar 2 persen dari harga lelang untuk barang tidak bergerak dan 3 persen untuk barang bergerak.
“Kemudian setelah selesai proses penyetoran uang dan penyetoran kekas negara, maka KPK akan segera melaksanakan proses penyerahan pada pemenang lelang secara fisik barangnya,” pungkas Mungki.
