Djawanews.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya kecewa atas kerja sama politik antara NasDem dan PKB yang memasangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurutnya penentian Cak Imin sebagai cawapres dilakukan secara sepihak.
Padahal dari serangkaian pertemuan antarpartai koalisi telah ada beberapa kesepakatan. Salah satunya mengenai cawapres yang diplih oleh Anies Baswedan. Pilihan itu jatuh pada Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 atau enam hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapres-nya," tegas Teuku Riefky dalam pesan yang diterima awak media di Jakarta, Kamis, 31 Agustus.
Sayangnya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
Teuku Riefky bilang, pada Selasa, 29 Agustus 2023 malam di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies.
Penetapan ini tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," tegas Riefky Harsya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyebutkan, sebelumnya partai politik yang tergabung dalam KPP telah melakukan komunikasi intensif soal kapan waktu yang tepat untuk deklarasi cawapres. Desakan dari publik agar deklarasi dilakukan pun semakin tinggi.
Surya Paloh, sambung Teuku Riefky pun telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi.
Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.
"Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya," terang dia.
Sayang, rencana yang telah disusun dan disepakai bersama ini berubah di tengah jalan.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi," demikian.
