Djawanews.com – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membagikan surat yang ditulis tangan oleh bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang ditujukan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Surat yang ditulis pada tanggal 25 Agustus 2023 itu berisi permintaan Anies agar AHY bersedia menjadi pendampingnya sebagai cawapres di Pilpres 2024.
"Mas AHY, Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahan-Nya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat," demikian isi surat yang dibagikan Herzaky di Jakarta, Jumat, 1 September.
Anies, yang merupakan bakal capres usungan Koalisi Perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belum buka suara terkait kebenaran surat.
Sebelumnya, Demokrat meradang usai penetapan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies baswedan. Kabar penetapan itu diumumkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Ia juga telah mengkonfirmasi langsung ke tim pemenangan Anies.
"Tiba-tiba, terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai (bakal) cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, (bakal) capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, (bakal) capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Teuku Riefky.
Sementara itu, Jumat sore, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat majelis tinggi di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Rapat tersebut dijadwalkan membahas persoalan koalisi menyusul penetapan Anies-Muhaimin. Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
