Djawanews.com – KAMI menyatakan bahwa negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut terlihat dari bagaimana demokrasi kian tergerus seiring berjalannya waktu.
Tata kelola pemerintahan di tengah pandemi COVID-19 faktanya semakin buruk dan jauh dari konsep negara demokrasi berlandaskan Pancasila. Demikian ditegaskan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang tertuang dalam maklumat kedua untuk menyelamatkan Indonesia.
Di sektor ekonomi, utang pemerintah menjadi persoalan berat. Termasuk utang BUMN dan Bank Indonesia (BI), yang mana menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) berpotensi gagal bayar.
Konsekuensinya, ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah tidak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam.
“Ini akibat para mafia sumber daya alam selama ini tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, bahkan menimbulkan deforestasi dan kerusakan SDA yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup agar dapat dinikmati generasi mendatang,” tegas Presidium KAMI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo pada Jumat, 12 November).
Ironisnya, Gatot mengatakan pemerintah justru berencana menaikkan pendapatan pajak melalui sektor-sektor ekonomi yang menambah beban masyarakat lapisan menengah-bawah, seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan.
Aspek lain yang disoroti Presidium KAMI adalah peran ganda para pejabat di masa pandemi. Para pejabat negara berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan penanganan pandemi, sekaligus juga menjadi pelaku bisnis terkait obat COVID-19 dan jasa PCR.
“Ini menunjukkan para pejabat negara yang seharusnya peduli kepada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan,” tandasnya.
Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
