Djawanews.com – Partai Demokrat mengkritik pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Negara di Jakarta Pusat, Selasa, 2 Mei, malam. Menurut Demokrat, istana presiden semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan.
"Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Rabu, 3 Mei.
Herzaky menyayangkan, belakangan ini Presiden Jokowi justru kerap terlibat dalam politik praktis menjelang akhir masa jabatannya. Bahkan, kata dia, Jokowi terkesan ikut campur dalam urusan parpol sampai disebut mengomandoi rencana pembentukan koalisi besar.
"Sangat disayangkan kalau makin menjelang akhir masa jabatannya, malah sibuk masuk ke ranah politik praktis, dukung-mendukung, apalagi intervensi proses koalisi atau kerja sama antar parpol dalam Pilpres 2024," kata Herzaky.
Herzaky meminta agar Presiden Jokowi menjaga ruang demokrasi yang sama untuk seluruh masyarakat. Menurutnya, lebih baik Jokowi berfokus meninggalkan karya yang bermanfaat untuk negara jelang lengser pada 2024 mendatang.
"Presiden harusnya fokus memberikan karya terbaik, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Menjaga ruang demokrasi kita agar benar-benar memberikan kesempatan yang sama untuk semua," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, dalam pertemuan semalam, Jokowi hanya menitipkan pesan terkait perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.
"Kami membahas perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju," kata Prabowo.
