Djawanews.com – Perusahaan kelapa sawit dan tambang yang beroperasi di Indonesia diminta oleh Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi untuk membangun persemaian atau nursery.
Bapak Presiden kita bahkan mengaku akan memaksakan kebijakan itu ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan tambang.
Jokowi juga mengatakan, persemaian akan dimanfaatkan untuk menumbuhkan bibit berbagai tanaman untuk kelestarian lingkungan dan ditanam di lahan-lahan rawan banjir dan longsor.
“Saya akan memaksa, mengharuskan, semua perusahaan kelapa sawit dan tambang untuk menyiapkan nursery-nursery seperti ini,” kata Jokowi di Bogor pada Jumat, 19 November.
Menurut Jokowi, pemerintah juga berencana membangun 30 persemaian dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Salah satu persemaian yang sudah beroperasi adalah persemaian di Nursery Center Rumpin yang berada di Kabupaten Bogor.
Jokowi menerangkan bahwa persemaian itu sedikitnya bisa menghasilkan 12 juta bibit tanaman dalam setahun.
“Kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis,” kata Jokowi.
Rencana Jokowi untuk memaksa berbagai perusahaan tambang dan sawit membangun persemaian dianggap tidak cukup untuk memperbaiki lingkungan hidup yang telah rusak di Indonesia.
Manager Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup, Wahyu Perdana mengatakan sebaiknya Jokowi memperbaiki tata lingkungan, karena dengan hanya membuat persemaian saja tidak bisa memperbaiki apa yang sudah dirusak.
“Harapan kami presiden bicaranya beyond (melampaui) hal-hal tersebut lah,” kata Wahyu pada Jumat, 19 November.
Lagi pula kata dia, pembuatan persemaian ini memang seharusnya dilakukan jika mengacu pada aturan-aturan yang dikeluarkan lembaga terkait seperti KLHK. Alih-alih itu, Jokowi mestinya mengambil langkah yang lebih strategis, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang ada.
Pasalnya, pihaknya banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sawit dan tambang. Pelanggaran itu dimulai dari ketidaktaatan membayar pajak sampai izin penggunaan lahan.
“Mudah diakses di catatan KPK perusahaan mana saja yang enggak bayar. hanya setengah aja yang bayar pajak,” kata dia.
“Lakukan review terhadap perizinan yang enggak patuh, cabut. Lakukan audit lingkungan, daya tampung hidup kembalikan ke fungsinya,” ujarnya.
Perusahaan kelapa sawit dan tambang diminta untuk membangun Nursery ini sebenarnya kebijakan bagus. Namun, bapak Jokowi juga harus memperhatikan terkait masalah pelanggaran kebanyakan perusahaan sawit dan tambang yang tidak membayar pajak serta memalsukan perizinan.
Untuk mendapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
