Djawanews.com – Pimpinan MPR RI marah dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya. Alasannya, bendahara negara ini terus memangkas anggaran MPR.
Berdasarkan Buku Nota Keuangan dan APBN, anggaran untuk MPR dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar Rp 750,9 miliar. Lalu seiring berjalannya waktu, anggaran dipangkas hingga hanya menjadi Rp 657 miliar dalam outlook terbaru.
Dengan kata lain, pemangkasan anggaran MPR sebesar Rp 93,9 miliar di tahun ini yang membuat MPR geram. Sebab, anggaran tanpa pemotongan aja dinilai sangat terbatas, apalagi pimpinan MPR saat ini berjumlah 10 orang dari yang sebelumnya hanya 4 orang.
Mananggapi hal itu, Sri Mulyani pun langsung memberikan penjelasan. Ia mengatakan apa yang dilakukannya sejalan dengan kebijakan refocusing anggaran yakni mengubah alokasi anggaran yang tidak prioritas di instansi pemerintah ke penanganan pandemi COVID-19.
Jika melihat Buku Nota Keuangan beserta APBN 2022, pemangkasan anggaran untuk direalokasi ke penanganan pandemi COVID-19 serta kelanjutan program vaksinasi tidak hanya dilakukan dari MPR, tetapi juga lembaga negara lainnya.
Diantaranya ada Dewan perwakilan Rakyat (DPR RI) yang anggarannya juga dipangkas Sri Mulyani. Dari yang ditetapkan sebesar Rp5,99 miliar di APBN 2021 menjadi Rp5,07 miliar di outlook terbaru.
Lalu juga lembaga lainnya yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang anggarannya dari Rp3,76 miliar menjadi Rp3,43 miliar. Lalu ada Mahkamah Agung dari anggaran Rp11,23 miliar menjadi Rp10,34 miliar.
Selain itu, lembaga negara Kejaksaan juga dipangkas dari Rp9,59 miliar menjadi Rp7,98 miliar. Kemudian ada Badan Intelegen Negera (BIN) dari Rp9,26 miliar menjadi Rp8,52 miliar.
Tidak hanya lembaga negara, beberapa Kementerian juga dipangkas anggarannya. Seperti Kementerian Sekretariat Negara dari Rp1,94 triliun menjadi Rp1,7 triliun, lalu Kementerian Dalam Negeri dari Rp3,2 triliun menjadi Rp2,69 triliun serta Kementerian Luar Negeri dari Rp8,2 triliun menjadi Rp7,54 triliun.
Bahkan anggaran Presiden Jokowi dan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto juga dipangkas oleh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Selanjutnya, semua anggaran ini disalurkan untuk penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Ini tercermin dari anggaran Kementerian Kesehatan yang melonjak tajam lebih dari 100% di tahun ini. Di mana dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar Rp84,29 triliun menjadi Rp175,96 triliun di outlook terbaru.
