Djawanews.com – Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahaean ikut mengomentari pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri mulyani. Ia menilai apa yang dilakukan Fadel telah melampaui kepatutan.
"Mereka harus tahu bahwa soal copot mencopot itu adalah kewenangan presiden, mutlak kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," kata Ferdinand, memgutipjpnn.com, Kamis, 2 Desember.
Menurutnya, sebagai pimpinan MPR Fadel perlu menjaga etika politik karena usulan pencopotan menteri bisa dianggap sebagai upaya mengintervensi presiden.
Ferdinand menjelaskan, MPR tidak boleh menyerang Sri Mulyani setelah Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu berencana melakukan refocussing anggaran. Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani ingin memangkas anggaran Sosialiasasi Empat Pilar.
"Pak presiden menyampaikan arahannya bahwa anggaran ini (APBN, red) harus responsif, antisipatif, dan harus berpihak kepada rakyat," ujar dia.
Lantas Ferdinand mencurigai serangan terhadap Sri Mulyani sebagai upaya bargaining politik.
"Jangan-jangan ini upaya untuk bergaining secara politik karena saya tahu dan mendapat informasi Fadel Muhammad ternyata punya kewajiban soal BLBI sekitar Rp 193 miliar," tutur Ferdinand.
Dia menilai permintaan Fadel agar Jokowi mencopot Sri Mulyani sebagai langkah untuk menekan supaya tidak ditekan.
"Saya melihat bahwa permasalahan ini, Fadel Muhammad offside lah," pungkas
