Djawanews.com – Belakangan ini wacana presiden 3 periode makin kencang saja gembar-gembornya di sana-sini. Isu jabatan presiden menjadi tiga periode adalah sebuah usaha mematikan demokrasi di Indonesia. Bahkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai upaya tidak jelas tidak masuk akal. Pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq A Rahim menyebut jabatan 3 periode seorang Presiden bisa mengahncurkan semua tatanan negara yang sudah ada.
“Secara empirik, teoritis, dan ideologis, kebijakan itu sama sekali tidak rasional dalam dunia demokrasi politik,” kata Taufiq pada Rabu, 16 Februari.
Taufiq juga memaparkan bahwa pascareformasi ekonomi dan politik pada 1998, kemudian berkembang sistem demokrasi ekonomi dan politik dengan sangat demokrasi dalam sistem ketatanegraan RI, yang dilakukan melalui reformasi sistem kepemiluan, kepartaian, dengan mengembangkan demokrasi politik dan ekonomi.
Menurut Taufiq, hal itu dilakukan agar autoritarianisme politik dapat dihilangkan dan semakin tidak mendapatkan simpati serta dukungan masyarakat, dalam konteks nasional maupun internasional.
“Sehingga kebijakan politik Indonesia mendapatkan dukungan semua pihak baik secara nasional maupun internasional,” ujar Taufiq.
Karena itu, lanjutnya, jika ada pejabat ataupun elite politik menginginkan agar Presiden 3 periode, dengan alasan menjual atas nama keinginan rakyat, ini disebut juga usaha mematikan demokrasi yang telah dibangun denga susah payah. Bahkan mengorbankan nyawa rakyat atau aktivis dan mahasiswa pada 1998 lalu.
Gencar Isu Presiden 3 Periode Adalah Upaya Untuk Dukung Pemerintahan Otoriter
Taufiq mengungkapkan dalam dunia demokratisasi politik, di mana demokrasi merupakan antitesis terhadap autoritarianisme politik yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka sejak 1945, terjadi dua kali kepemimpinan nasional, karena haus kekuasaan menghendaki agar kekuasaan politik dijabat secara secara otoriter, yaitu pada saat Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba).
“Saat itu menjadikan sistem demokrasi mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat demikian terpuruk dan kacau bahkan instabilitas politik berlaku,” paparnya.
Penjelasan Taufiq belum selesai, ia melanjutkan bahwa pada saat pemerintahan Orla sampai-sampai uang rupiah secara fisik mengalami sanering atau digunting, bahkan uang dibelah menjadi dua bagian. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi minus, kemiskinan meluas, inflasi berada pada angka atau kondisi psikologis tidak mampu diatasi oleh Pemerintah Indonesia saat itu.
Taufiq juga menerangkan usaha mempertahankan jabatan presiden 3 periode sama dengan setback cara berfikir elite politik dan kekuasaan, juga sebagai usaha mematikan demokrasi politik. “Ini dapat dipastikan ada hiden agenda orang serta kelompok tertentu ingin tetap berkuasa serta menguasai negara ini secara otoriter,” tandasnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
