Djawanews.com – Anggota DPR RI Fadli Zon tidak setuju dengan usulan Kementerian Agama yang hendak menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2023 menjadi Rp69,1 juta per jemaah haji.
Menurut Fadli, opsi menaikkan BPIH adalah alternatif terakhir karena masih ada yang bisa dioptimalkan, seperti penggunaan dana jemaah haji yang terkumpul di Badan Pengelolah Keuangan Haji (BPKH).
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor ini bukan tanpa alasan menentang kenaikan BPIH karena jumlahnya dua kali lipat dibanding BPIH tahun sebelumnya. Ini akan memberatkan calon jemaah haji.
“Rencana ini harus ditolak, haji ini bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim. Ini gagasan yang sangat ngawur dan harus ditolak,” tegasnya kepada media partner Djawanews, VOI yang menemuinya di Rumah Kreatif Fadli Zon, Depok, Jawa Barat.
Dana Jemaah Haji
Fadli Zon menekankan mestinya dana haji yang disimpan oleh BPKH yang harus dioptimalkan lebih dulu. Kalau itu tidak bisa memenuhi kekurangan, baru opsi menaikan biaya perjalan ibadah haji digunakan.
Seperti dikemukakan Kepala BPKH Anggito Abimanyu yang dilansir Antara, Desember lalu, hingga sekarang dana jemaah haji yang terkumpul di BPKH mencapai jumlah Rp169 triliun lebih. Inilah salah satu yang harus dioptimalkan menurut Fadli Zon. “Itu dana yang tidak sedikit. Dana itu kan diinvestasikan, dari bagi hasil atau investasi itulah yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan ibadah haji,” kata Fadli.
Dia melanjutkan hal lain yang bisa dioptimalkan antara lain dari katering haji. “Katering untuk jemaah haji bisa menggunakan beras dan sayuran dari petani Indonesia. Begitu juga dengan bumbu atau rempah-rempah serta bahan lain seperti daging harus dari peternak Indonesia,” katanya.
Untuk membayar dam atau denda bagi jemaah yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam ibadah haji / umrah atau melanggar larangan dalam ibadah haji / umrah, bisa menggunakan ternak dari Indonesia. “Ini yang harus dioptimalkan dulu,” tukasnya.
Menaikkan BPIH menurut pandangan Fadli adalah pilihan yang tidak aspiratif. “Bisa saja pemerintah dalam hal ini Kemenag mengusulkan kenaikan BPIH, tapi ini adalah pilihan yang tidak apsisratif dan akan memberatkan masyarakat. Karena itu ini harus ditolak,” tegas Fadli Zon.
Ia yakin persoalan rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji ini akan dibahas sencara intensif oleh anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi persoalan ini. “Saya yakin teman-teman Komisi VIII dapat menampung aspirasi dari masyarakat yang menolak gagasan ini. Apalagi sekarang ekonomi kita sedang tidak baik,” tandas Fadli Zon.
