Djawanews.com – Salah satu syarat calon presiden (Capres) yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) adalah siap melanjutkan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menanggapi hal itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai KIB dibentuk hanya untuk mempersiapkan calon yang akan didukung Jokowi dengan melanjutkan beberapa program yang belum selesai di eranyanya.
Menurut Said Didu, proyek IKN sarat akan kepentingan oligarki yang ada di rezim Jokowi saat ini.
“Ini signal bahwa KIB akan konsisten lanjutkan OLIGARKI. Makin jelas, bahwa KIB memang disiapkan Pak De untuk kendaraan calon yang dia inginkan demi “pengamanan”,” tulis Said Didu di akun Twitter @msaid_didu, Kamis 9 Juni.
Said Didu lantas mengingatkan masyrakat untuk berhati-hati terhadap tiga parpol yang ada di KIB.
“Rakyat harus paham bahwa partai-partai dalam KIB (Golkar, PPP, dan PAN) sudah selevel dengan relawan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah syarat bagi capres yang akan diusung oleh KIB di 2024.
Menurut Airlangga, KIB mencari sosok yang tak teridentifikasi dengan politik aliran dan siap melanjutkan program IKN.
“Itu salah satu hal yang didorong. Karena politik aliran tidak bisa dilepaskan dari tentunya yang super kiri dan super kanan. Ekstrem. Kita tidak cari yang ekstrem,” kata Airlangga dalam acara Blak-blakan detikcom, Rabu 8 Juni.
Selain itu, lanjut Airlangga, calon yang bakal diusung KIB harus siap melanjutkan pembangunan pemerintah, termasuk program IKN. Sebab, kata dia, IKN wajib dijalankan karena telah memiliki undang-undang.
“Ya tentu program itu kan IKN itu sudah undang-undang. Dan undang-undang sudah kesepakatan seluruh partai. Jadi seluruh undang-undang itu harus dijalankan karena sumpahnya ke depan pemerintah kan menjalankan undang-undang dasar plus undang-undang,” terangnya.
