Djawanews.com – Megawati dilaporkan ke Komnas Perempuan oleh Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta buntut dari pidatonya yang mempertanyakan mengapa ibu-ibu suka ikut pengajian. Megawati dilaporkan karena kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati melalui surat yang dikirimkan ke Komnas Perempuan lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (22/2).
Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu mengatakan pelaporan didasari ucapan Megawati yang membahas ibu-ibu suka mengikuti pengajian namun kurang memperhatikan anak-anak.
Pidato itu disampaikan Megawati dalam acara kick off Pancasila Dalam Tindakan yang disiarkan di kanal YouTube BKKBN, Kamis (16/2) lalu.
"Kami menduga, kami tidak mau melabeli, menghakimi, karena ini dugaan pelabelan. Kami menduga pernyataan itu suatu bentuk praktik ketidakadilan gender," kata Tri di Kantor Pos Yogyakarta, Rabu.
"Yang ini kami sebut adalah pelabelan, atau stereotype. Pelabelan bahwa ibu-ibu yang gemar pengajian itu kemudian menelantarkan anak," sambungnya.
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tak menemukan basis data yang dipakai oleh Megawati tersebut. Baik bersumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun dinas-dinas terkait di level daerah.
"Aktor penelantaran anak adalah ibu-ibu yang gemar pengajian, enggak ada," ujarnya.
Tri menambahkan, beberapa pengajian yang diikuti ibu-ibu justru menghadirkan tema membahas penanganan stunting. Semisal di Sulawesi Selatan berdasarkan situs resmi Kementerian Agama Kanwil setempat, acara pengajian menghadirkan penyuluh membahas penanggulangan stunting.
"Ibu-ibu yang gemar pengajian malah bagian dari solusi untuk menangani stunting, bisa diajak bekerja sama BKKBN," ujarnya.
Oleh karenanya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Megawati sebaiknya arif dan bijak dalam menyampaikan pandangan yang semestinya didasari data ilmiah, bukan opini bernuansa pelabelan negatif.
Dalam laporannya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Komnas Perempuan RI mengkaji dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender dalam pidato Megawati. Kajian diharapkan tuntas sebelum 8 Maret 2023 di mana itu adalah momentum Hari Perempuan Internasional.
Kedua, apabila benar dugaan itu maka Komnas Perempuan RI diminta menegur Megawati secara tertulis ditembuskan ke publik.
Terakhir, meminta Komnas Perempuan mengadakan pelatihan Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut.
"Karena kami tahu ini sebenarnya pernyataan kontroversial kesekian dari Ibu Megawati. Mungkin teman-teman masih ingat sempat melabeli pedagang bakso, ibu-ibu yang 'kenapa sih nggoreng, kan bisa ngukus'. Itu yang selama ini dibiarkan publik, memang jadi pro kontra tapi tidak ada reaksi ke lembaga tertentu mengkaji pernyataan itu," tegasnya.
Melalui pelaporan ini ketika sudah ditindaklanjuti, Megawati diharapkan juga belajar dari pengalamannya dan tidak ada pembiaran di kalangan publik.
Dia mengatakan bahwa mengingat jabatan strategis yang diemban di BRIN dan BPIP, Megawati sejatinya mengedepankan sikap bijak sebelum bertindak, apalagi di ruang publik.
"Arifnya itu harusnya level paripurna, di atas presiden. Bijaksananya level paripurna, pinjam bahasa anak-anak muda, levelnya sudah dewa. Enggak boleh lagi kontroversial, kalau bicara data ilmiah yang dikedepankan. Kok opini, tentu mempermalukan BRIN dan BPIP," kata Tri.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP Nasyirul Falah Amru menjelaskan maksud Megawati yang heran dengan ibu-ibu suka ikut pengajian. Baginya, Megawati tidak pernah melarang ibu-ibu ikut pengajian.
Megawati, kata Falah, hanya meminta agar para ibu bisa seimbang dalam mengaji dan mengurus anak.
"Sebab mengaji dan mengurus anak itu sama-sama untuk kepentingan dunia-akhirat, jadi mbok ya seimbang sehingga stunting dan sebagainya itu bisa dihindari, itu pesan sebenarnya dari Ibu Mega," ujar pria yang akrab disapa Gus Falah itu dalam keterangannya, Rabu (22/2).
Falah juga menjelaskan Megawati sudah memohon maaf sebelum mengutarakan pernyataan demikian agar jangan sampai salah ditanggapi maksudnya.
"Jadi semua pihak seharusnya tak 'menggoreng' berita yang tidak berdasarkan pernyataan Ibu Megawati yang sebenarnya," pinta dia.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
