Djawanews.com – Mahalnya biaya rapid test menjadi keluhan banyak lapisan masyarakat, tidak terkecuali para sopir truk. Beragam aksi protes pun tidak dapat terbendungkan lagi.
Pertama, di Bali. Protes terjadi setelah keluar kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menghapus layanan rapid test gratis untuk para sopir logistik.
Terkait dengan protes tersebut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menyatakan jika banyak operator yang terbebani oleh rapid test.
“Iya jadi saya waktu itu meminta ada bantuan untuk rapid test karena waktu itu dari Gubernur Bali ada bantuan,” ungkap Budi dilansir dari GridOto.com.
Perlu diketahui, para sopir merasa terbebani lantaran kini mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk setiap kali mengirim logistik ke Bali. Hal tersebut membuat gelombang protes berdatangan.
Sebelumnya, protes serupa pernah terjadi di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung. Pada 22 Juni 2020, ratusan sopir truk pengangkut logistik melakukan aksi.
Sama dengan protes di Bali, ratusan sopir truk di Bangka Belitung menyatakan keberatan jika sebelum beroperasi mereka wajib melakukan rapid test. Hal tersebut dinilai memberatkan sopir karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
Demonstrasi pada sopir di Pelabuhan Pangkalbalam tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan jika rapid test mandiri tetap wajib dilakukan, akan tetapi rapid test tersebut berlaku untuk satu bulan.
Perlu diketahui Gugus Tugas Covid-19 telah mewajibkan hasil tes negatif Corona bagi siapa saja yang ingin bepergian ke luar kota. Selain aksi protes mahalnya biaya rapid tes, masih banyak artikel menarik lainnya, ikuti terus hanya Djawanews.
