Djawanews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali mengumumkan penambahan pemilihan suara ulang (PSU) yang semula dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi delapan TPS yang tersebar di empat kecamatan. Langkah ini diambil karena adanya dugaan pelanggaran di TPS tersebut.
Anggota Bawaslu Makassar, Erick David Andreas mengatakan delapan TPS dari keempat kecamatan tersebut telah dikonfirmasi akan melaksanakan PSU.
"Perkembangan sampai hari ini ada empat kecamatan yang kami sudah terima info dari panwascam, yakni Biringkanaya, Rappocini, Ujung Pandang dan Tamalate. Keempat kecamatan itu terkonfirmasi delapan TPS yang akan melaksanakan PSU," Erick dikutip ANTARA, Selasa 20 Februari.
Delapan TPS yang akan melaksanakan PSU untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) dan satu TPS di Kecamatan Rappocini untuk PSU surat suara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI.
Ia merinci untuk Kecamatan Rappocini tiga TPS masing-masing TPS 002 (PPWP) dan TPS 036 (PPWP) di Kelurahan Minasa Upa, serta TPS 020 (PPPWP+DPD) di Kelurahan Buakana. Selanjutnya, satu TPS di Kecamatan Biringkanyya yakni TPS 021 (PPWP) Kelurahan Katimbang.
Disusul dua TPS di Kecamatan Ujung Pandang yakni TPS 004 (PPWP) Kelurahan Baru dan TPS 002 (PPWP) Kelurahan Bulogading. Di Kecamatan Tamalate, ada dua TPS yaitu TPS 028 (PPWP) Kelurahan Barombong, dan TPS 031 (PPWP) Kelurahan Pa'baeng-baeng.
"Semuanya sama kasusnya (PPWP), DPD juga sama menggunakan KTP luar, tidak menggunakan pindah memilih tetapi menggunakan KTP provinsi lain dan diberikan hak menyalurkan suaranya. Padahal, itu dilarang berdasarkan perintah undang-undang," katanya menegaskan.
Alasan merekomendasikan PSU pada TPS tersebut, kata dia, karena adanya masyarakat yang tidak mempunyai hak pilih di TPS setempat lalu menyalurkan hak pilihnya bukan pada tempatnya.
"Faktor lain adalah kurangnya ketelitian dari personel KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) sehingga tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang menjadi hak untuk menyalurkan hak pilihnya," ungkap Koordinator Bidang Hukum Bawaslu Makassar ini.
Adanya dugaan pelanggaran tersebut kata Erick adalah murni hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan. Seluruh formulir laporan hasil pengawasan yang dibuat masing-masing pengawas TPS itu kemudian menjadi hasil kajian.
"Sehingga kami bersama panwascam dan Pengawas TPS tersebut melakukan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Untuk pengawasannya nanti, saya pikir sama pengawasannya seperti pada saat Pemilu kemarin, tidak ada perubahan," katanya.
Saat ditanyakan apakah pelaksanaan PSU nantinya tidak mengganggu proses rekapitulasi suara, Erick mengatakan awalnya ada perdebatan terkait dengan TPS yang direkomendasikan PSU, namun setelah dikoordinasikan dengan KPU Makassar, semua bisa berjalan sesuai aturan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023.
"Menurut perintah Undang-undang digelar minimal 10 hari setelah pemungutan suara atau 15 Februari 2024. Ini sudah masuk hari keenam dan masih ada waktu empat hari, tapi kita akan merampungkan hari ini," tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota KPU Makassar Abdi Goncing mengatakan belum mengetahui secara pasti apakah ada rekomendasi pelaksanaan PSU dari Bawaslu Makassar. Meskipun ia telah mendapat informasi perihal tersebut.
"Saya kira kami belum terima surat dari Bawaslu, silahkan konfirmasi Bawaslu. Kita lagi menunggu suratnya Bawaslu, memang kemarin ada informasi potensi PSU," katanya menjawab pertanyaan wartawan menanggapi PSU tersebut.
