Djawanews.com – Pernyataan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mempertanyakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang memakai APBN dijawab tegas oleh anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Andre menegaskan bahwa apa yang ditanyakan Ibas sudah selesai dibicarakan dalam rapat-rapat di DPR.
"Mohon maaf, mungkin Mas Ibas kurang mengikuti perkembangan rapat di Komisi VI DPR, tapi soal audit proyek kereta cepat ini sudah saya suarakan berbulan-bulan lalu, terakhir pada rapat Komisi VI DPR dengan PT KAI pada 2 September 2021," kata Andre kepada wartawan, Selasa, 12 Oktober.
Sementara itu terkait permintaan audit proyek kereta cepat itu, Andre kembali menegaskan bahwa pemerintah bahkan sudah menjabarkan rencana audit di forum group discussion (FGD) antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN pada Senin (11/10) tadi malam.
"Tadi malam di FGD, Pak Tiko Wamen 2 BUMN sudah menjawab pertanyaan saya soal audit. Pak Tiko menjawab pemerintah meminta BPKP untuk melakukan audit. Diharapkan hasil audit sudah keluar di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022," kata Andre.
Pemerintah ataupun Komisi VI DPR, lanjut Andre, hanya memiliki satu tujuan yakni proyek kereta cepat selesai. Pemerintah dan DPR tak ingin ada proyek mangkrak.
"Yang perlu dipahami, semangat kami ingin menyelesaikan proyek ini agar tidak mangkrak, agar tidak terjadi Hambalang jilid II," ujar Andre.
Sebelumnya, Ibas mempertanyakan proyek kereta cepat yang menggunakan APBN. Dia menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diaudit terlebih dahulu.
"Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar-generasi," kata Ibas dalam keterangannya, Senin, 11 Oktober.
