Djawanews.com – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais angkat bicara mengenai usulan Presiden Jokowi 3 periode. Ia mengingatkan jika usulan itu sampai terjadi maka komunisme akan bangkit.
Hal itu disampaikan Amien Rais melalui video yang diunggah di akun Youtubenya dengan judul "BAGIAN 2: JIKA DUET JOKOWI - LUHUT LENGGANG KANGKUNG MERUBAH KONSTITUSI, MAKA..."
Menurut dia, hal tersebut akan berbahaya bagi umat Islam.
"Komunisme akan diberi angin buritan, tentu aba-aba dari Beijing akan dilaksanakan dan ini tentu buat kita apalagi umat islam, ini sangat berbahaya.," jelas Amien Rais dalam video yang diunggah pada Minggu, 3 April.
Amien menuding, berdasarkan arahan instruksi dari Presiden China Xi Jinping nantinya, kekuatan Islam akan mulai dilemahkan. Bahkan, Islamophobia bakal digencarkan kembali jika pemerintahan 3 periode tersebut menjabat.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah disuarakan oleh tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Diantaranya yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Belakangan beredar isu bahwa ada campur tangan dari lingkaran terdekat Jokowi untuk mengangkat kembali wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun disebut-sebut ikut mendorong sejumlah elite partai politik untuk menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Luhut disebut sempat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkilfi Hasan yang belakangan juga mendukung wacana tersebut.
Belakangan, Luhut mengklaim berdasarkan big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Dia juga mengklaim mereka yang mendukung merupakan pemilih dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP sementara ketiga partai tersebut tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Selain big data, Luhut juga menyinggung besaran anggaran pemilu senilai Rp110 miliar. Menurutnya, banyak rakyat yang tak mau jika uang tersebut dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, Jumat 11 Maret.
