Djawanews.com – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan lahan seluas 2.086 hektare untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. AHY mengatakan masyarakat masih menghuni lahan tersebut.
"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear, untuk bisa digunakan pembangunan IKN. Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya," kata AHY seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 24 April.
AHY menjelaskan sejumlah bidang tanah dari 2.086 hektare tanah tersebut merupakan area prioritas pembangunan IKN.
"Sebetulnya dari 2.086 hektare tersebut, tidak semua yang jadi prioritas. Pertama adalah pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasannya kurang lebih 2,75 hektare, ada kurang lebih 22 bidang tanah. Kedua, itu di lokasi yang akan dilewati atau jadi pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan pada segmen 6A dan 6B. Itu kurang lebih luasannya 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah," jelas AHY.
AHY mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta proses pembebasan lahan dilakukan secara humanis terhadap masyarakat.
"Yang jelas penekanan dari Bapak Presiden yang kami catat tentunya, pertama dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan kita harus pendekatannya dengan baik, tidak boleh ada yang menjadi korban. Masyarakat yang seharusnya kita lindungi, tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban. Di sini lah tentu kita ingin percepatan tetapi tidak ingin grasak-grusuk. Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik. Pendekatannya humanis, dan insyaallah dengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari dan OIKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ujar AHY.
