Djawanews - Ribuan narasi peniadaan mudik sudah digelorakan pemerintah. Tapi, belasan juta orang masih nekat akan pergi ke kampung halaman menjelang Idulfitri nanti.
"Ingat tahun lalu? Ada empat libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idulfitri tahun lalu naik sampai 93 persen, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119 persen, libur Oktober naik 95 persen, libur tahun baru kemarin naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 28 April kemarin saat memberikan arahan secara virtual kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Di sinilah peran penting dari para kepala daerah. Mereka diminta khusus oleh Jokowi untuk intens menyosialisasikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Jokowi membeberkan data. Sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik itu masih berjumlah 89 juta orang, sekitar 33 persen dari penduduk Indonesia. Ketika ada larangan mudik, turun menjadi 11 persen, tetapi angkanya masih 29 juta.
"Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, gubernur, bupati, wali kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7 persen, tapi angkanya juga masih besar 18,9 juta orang yang masih akan mudik," lanjut Jokowi.
Presiden mengatakan, sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten, atau kota, kepala daerah harus tetap memantau dinamika penyebaran Covid-19 dan jangan lengah. Apabila diketahui terjadi peningkatan kasus, maka segera upayakan penanganan agar dapat langsung menekan penyebaran.
“Saya ingat di bulan Januari, saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10 ribu kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350 ribu kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semua,” tandasnya.
