Djawanews.com – Senator Massachusetts Elizabeth Warren mengirimkan surat kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg terkait sistem moderasi konten di flatform media sosial miliknya.
Seperti diketahui, Meta berusaha mengurangi konten berbahaya terkait perang Israel dan Hamas. Namun Warren melihat kebijakan tersebut dalam praktiknya lebih condong ke satu sisi.
“Laporan mengenai penindasan yang dilakukan Meta terhadap suara-suara warga Palestina menimbulkan pertanyaan serius tentang praktik moderasi konten dan perlindungan anti-diskriminasi Meta,” kata Warren, dilansir dari Engadget.
Warren mengutip laporan dari sejumlah media bahwa unggahan, tagar, hingga komentar di Instagram yang berkaitan dengan Palestina dihapus secara tidak adil. Selain dihapus, Meta juga dituduh melakukan shadowbanned pada unggahan yang mendukung Gaza.
Penerapan shadowbanned ini terbukti dari jumlah orang yang melihat konten tersebut. Beberapa pengguna biasanya mendapatkan traffic yang normal, tetapi ketika mengunggah sesuatu yang berkaitan dengan Palestina, traffic-nya akan turun secara drastis.
Selain masalah ketidakadilan di Instagram, Warren juga mengutip hasil audit pihak ketiga yang ditugaskan oleh Meta. Saat itu, pihak yang mengaudit menyatakan bahwa Meta telah melanggar hak kebebasan berekspresi warga Palestina saat terjadi kekerasan di jalur Gaza pada tahun 2021.
Dari serangkaian bukti ini, Warren yakin bahwa ada yang salah dengan praktik moderasi konten di Meta. Maka dari itu, Warren meminta perusahaan tersebut untuk merincikan sistem moderasi mereka dan alasan akun-akun yang berkaitan dengan konten Palestina ini dibatasi.
“Pengguna media sosial berhak mengetahui kapan dan mengapa akun dan postingan mereka dibatasi, terutama pada platform terbesar di mana pertukaran informasi penting terjadi,” ucap Warren.
Surat yang dipublikasikan secara umum ini wajib direspons oleh Zuckerberg. Pemimpin Meta itu diberi batas waktu hingga 5 Januari tahun depan untuk menjawab seluruh pertanyaan mengenai sistem moderasi yang mereka terapkan.
