Berdasarkan laman resmi Pemprov Jatim, Sejarah Jawa Timur dimulai pada abad X. Era tersebut jadi penanda Jawa Timur mulai menjalani nasib barunya. Awalnya, Jawa Timur merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Namun pada tahun 929, Mpu Sendok memindahkan pusat Kerajaan Mataram, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
Perpindahan pusat kerajaan tersebut dibarengi dengan mendirikan Wangsa Isyana yang nantinya berkembang menjadi Kerajaan Medang dan beberapa kerajaan lain. Mpu Sendok juga berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Ia membangun Kraton sebagai Pemerintahan Pusat, Watek sebagai Pemerintahan Daerah, dan Wanua sebagai Pemerintahan Desa.
Struktur Pemerintahan Jawa Timur Kuno Mengalami Perkembangan
Dasar-dasar pemerintahan yang dibangun Mpu Sendok semakin berkembang hingga abad ke XIII, tepatnya di Zaman Singasari. Salah satu perkembangannya yaitu muncul Nagara (Provinsi). Dalam Prasasti Mulamalurung (1255) struktur pemerintahan Singasari terdiri dari Pusat (Kraton), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten) dan Wanua (Desa).
Struktur pemerintahan di Jawa Timur semakin disempurnakan di era Kerajaan Majapahit. Di era tersebut, struktur pemerintahan terdiri dari Bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wisaya (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama). Tidak sampai di era Majapahit, perkembangan terus terjadi hingga masa Mataram (1582 -1755). Di masa itu, wilayah Mataram dibagi secara konsentris yang terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi luar), Kabupaten, dan Desa.
Perkembangan dasar negara kerajaan di Jawa Timur terus terjadi, hingga sebutan sebutan “Jawa Timur” muncul di zaman Mataram Islam. Saat itu Jawa Timur masih disebut dengan nama Bang Wetan. Bang Wetan meliputi beberapa wilayah, yakni seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman Jawa Timur).
Perang Diponegoro yang terjadi di tahun (1825-1830) menjadikan wilayah Jawa Timur jatuh dalam kekuasaan Belanda. Perang terlama yang pernah terjadi di Indonesia ini menewaskan banyak prajurit, baik dari pihak Indonesia maupun Belanda. Perang ini juga menegaskan kekuasaan Belanda atas wilayah Jawa Timur.
Belanda menjalankan pemerintahannya di Jawa Timur dari tahun 1830 hingga sekitar 1929. Selama memerintah, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik imperialisme modern dengan melakukan intensifikasi pemerintahan. Mereka membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayah, dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti sekarang.
Singkat waktu, pondasi pemerintahan Jawa Timur tidak berubah hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membentuk Provinsi dan serta menentukan Gubernurnya.
PPKI menunjuk R.M.T. Soeryo, yang saat itu menjabat sebagai Residen Bojonegoro, sebagai Gubernur Jawa Timur. R.M.T. Soeryo dilantik pada tanggal 5 September 1945, namun baru diboyong ke Surabaya pada tanggal 12 Oktober 1945. Dari peristiwa ini, cikal bakal hari kelahiran Jawa Timur ditentukan. Dalam perkembangannya, Jawa Timur mengusung semboyan adiluhung dalam logonya. Semboyan tersebut adalah Jer Basuki Mawa Bea, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Semboyan ini menjadi pegangan bagi Jawa Timur untuk membangun dan membimbing daerahnya agar terus maju dan berkembang.
