"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya,"
Djawanews.com - Peringatan tegas itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Pusat Komando Operasi Dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta Selatan.
JOkowi mengakui kalau para pelaku usaha dari yang kecil, menengah, sampai yang besar punya keinginan yang sama. Mereka cuma mau layanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.
"Jika ini terpenuhi, maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah," kata Jokowi Senin Agustus 2021.
Jokowi mengutip laporan Bank Dunia tahun 2020, yang menyebut Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha (ease of doing business). Itu artinya sudah masuk kategori mudah.
"Tapi kategori itu belum cukup. Kita harus mampu meningkatkan lagi. Tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah. Itu target kita. Kuncinya ada di reformasi perizinan," tegas Jokowi.
Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko ini merupakan reformasi dalam perizinan. Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama.
"Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa sertifikat standar. Dan risiko rendah, perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS. Hal ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik," tandasnya.
