Djawanews - Pemerintah akan segera membentuk Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja sebagai kementerian baru. Sesuai namanya, pasti akan fokus pada investasi dan lapangan kerja. Bakal efektif?
Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati tegas bilang kalau kementerian baru itu tak bisa jadi solusi meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Jika jadi terbentuk, dia yakin kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi saja.
Anis membeberkan data kalau World Economic Forum (WEF) pernah merilis 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia. Korupsi yang paling tinggi, sebesar 13,8 sebagai faktor utama penghambat investasi di Indonesia.
"Dari 16 faktor tersebut, korupsi menjadi kendala utama yang sangat menggangu dan merugikan. Maraknya praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan, mengakibatkan sejumlah dampak serius terhadap investor," ucap Anis, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Sabtu (17/4/2021).
Yang kedua soal inefisiensi birokrasi dengan skor 11,1. Lalu akses ke pembayaran dengan skor 9,2, infrastruktur tidak merata dengan skor 8,8 dan kebijakan tidak stabil dengan skor 8,6 yang melengkapi 5 faktor utama.
Rangking Ease of Doing Business dari Bank Dunia (2020) yang dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi. EDBBD menempatkan Indonesia berada di level 73.
“Level yang menunjukkan posisi relative masih rendah,” katanya singkat.
Anies membeberkan data kalau Ranking Indonesia selama tiga tahun terakhir relative stagnan. Malah di bawah Singapura di posisi ke 2, Malaysia di posisi 12, Thailand di posisi 21, Brunei di posisi 66, dan bahkan Vietnam di posisi 70. Senada dengan itu, laporan Bank Dunia yang berjudul “Global Economic Risk and Implications for Indonesia”, menyatakan Indonesia dinilai berisiko, rumit, dan tak kompetitif.
"Jadi, persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks, tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru. Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan. Pemerintah harus menghilangkan 10 besar faktor penghambat investasi, atau setidaknya hilangkan 5 faktor utama penghambat investasi,” tutup legislator dapil DKI Jakarta I itu.
